Suara.com - Pejabat teras kantor kepolisian Amsterdam, Belanda, mengajukan usulan kepada parlemen agar perempuan polisi (polwan) mereka yang beragama Islam diizinkan memakai jilbab saat bertugas.
Namun, seperti dilansir media berpengaruh di Belanda De Telegraaf, Minggu (21/5/2017), usulan itu mentah-mentah ditolak oleh anggota parlemen dari enam partai politik besar.
“Usulan itu sebenarnya ditujukan agar polwan kami mudah menjaga ketertiban dalam masyarakat. Perlu diketahui, Amsterdam kini mengalami perubahan populasi terkait etnis. Warga kami banyak yang Muslim sekarang, sehingga polisi juga harus melakukan perubahan untuk penyesuaian,” tutur pejabat Kepolisian Belanda Komisaris Pieter-Jaap Aalbersberg.
Ia menuturkan, 52 persen warga Amsterdam memunyai latarbelakang etnis tertentu di luar suku bangsa asli Belanda.
Karenaya, kata Pieter, polisi juga harus melakukan reformasi sehingga turut mengadopsi keberagaman etnis tersebut dan mengampanyekan kehidupan harmonis dalam situasi multikultural.
“Selama ini, aparat kepolisian setempat belum mencerminkan keberagaman. Hanya 18 persen polisi yang berlatarbelakang non-Belanda,” terangnya.
Sebenarnya, kata dia, pejabat kepolisian tidak hanya meminta izin parlemen agar polwan mereka dibolehkan memakai jilbab.
“Kami juga meminta wakil rakyat yang terhormat untuk membolehkan anggota kami mengenakan simbol agamanya masing-masing saat bertugas. Misalnya salib untuk Kristen maupun yarmulkes untuk Yahudi,” tandasnya.
Sementara Menteri Keselamatan dan Kehakiman Belanda Stef Blok ternyata turut menolak usulan kepolisian tersebut.
Baca Juga: Aktivis LGBT Kritik Penangkapan Homoseksual di Ruang Privat
“Kami mendukung kebebasan beragama, Islam, Kristen, Katolik, Yahudi, dan lainnya. Tapi, simbol keimanan seseorang tidak bisa digabungkan dengan seragam polisi yang harus berada di atas semua agama dalam struktur masyarakat. Itu untuk menunjukkan netralitas,” terangnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan