Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo [suara.com/Dian Rosmala]
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada mantan menteri yang juga komisaris BUMN besar yang berteriak-teriak ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Tjahjo tidak mau menyebutkan identitas tokoh nasional itu. Dia berharap yang bersangkutan memberikan penjelasan sendiri.
"Biar dia nanti melakukan klarifikasi sendiri, bukan ke saya. Biar yang bersangkutan klarifikasi ke menkopolhukam, ke kepolisian, ke kejaksaan," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2017).
Tjahjo mengatakan pemerintah memiliki bukti terkait terkait sikap tokoh nasional yang mendukung Pancasila diganti dengan syariat Islam. Buktinya, antara lain berupa video, foto, suara, tulisan, serta waktu kejadian.
"Karena ini data video akurat sekali, tahunnya kapan," ujar dia.
Tjahjo mengatakan mantan menteri tersebut perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.
"Kita sudah sama-sama dewasa lah," tutur dia.
Tjahjo pertamakali menyampaikan kelakuan mantan menteri tersebut dalam acara pembekalan kepada kepala daerah yang baru terpilih di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).
"Bayangkan ada tokoh nasional, mantan menteri, komisaris BUMN teriak-teriak ingin mengganti Pancasila dengan Syariat. Islam," kata dia.
"Biar dia nanti melakukan klarifikasi sendiri, bukan ke saya. Biar yang bersangkutan klarifikasi ke menkopolhukam, ke kepolisian, ke kejaksaan," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2017).
Tjahjo mengatakan pemerintah memiliki bukti terkait terkait sikap tokoh nasional yang mendukung Pancasila diganti dengan syariat Islam. Buktinya, antara lain berupa video, foto, suara, tulisan, serta waktu kejadian.
"Karena ini data video akurat sekali, tahunnya kapan," ujar dia.
Tjahjo mengatakan mantan menteri tersebut perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.
"Kita sudah sama-sama dewasa lah," tutur dia.
Tjahjo pertamakali menyampaikan kelakuan mantan menteri tersebut dalam acara pembekalan kepada kepala daerah yang baru terpilih di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).
"Bayangkan ada tokoh nasional, mantan menteri, komisaris BUMN teriak-teriak ingin mengganti Pancasila dengan Syariat. Islam," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Dimakamkan di TMP Kalibata, Makam Doni Monardo Satu Blok dengan Tjahjo Kumolo hingga Harmoko
-
Polemik Pasal Penghinaan Presiden KUHP, Jokowi Saja Pertanyakan Urgensinya
-
Sepak Terjang Rahajeng Anak Tjahjo Kumolo: Gabung PDIP, Mau Nyaleg di 2024
-
Peringatan Hari Migran Internasional, Partai Buruh Singgung Pasal Penghinaan Presiden Dalam UU KUHP
-
Bukan Buat Lindungi Jokowi? Mahfud MD Ungkap Siapa yang Untung Lewat KUHP Pasal Penghinaan Presiden
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan