Suara.com - Surat pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, akhirnya dibacakan secara resmi dalam sidang paripurna DPRD setempat, Rabu (31/5/2017).
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Dajrot Saiful Hidayat mengatakan, setelah pembacaan surat itu, maka kewenangan disahkan atau tidaknya pengunduran diri Ahok adalah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Presiden Joko Widodo.
"Sekarang kan kewenangannya Kemendagri, Kemendagri ke presiden. Bahwa Pak basuki yang mengangkat adalah melalui SK presiden. Jadi serahkan saja ke Kemendagri dan Pak Jokowi," ujar Djarot di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).
Djarot lantas tak mau menjawab pertanyaan soal kesiapan dirinya diangkat menjadi gubernur definitif menggantikan Ahok.
Dia hanya mengapresiasi langkah Ahok yang tidak meneruskan upaya banding atas vonis dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama.
"Tapi harus kasih apresiasi atas jiwa besar Pak Ahok, yang bersedia untuk memperlancar ini agar tidak ada pro dan kontra dan supaya situasi kondusif," kata Djarot.
"Inilah sebetulnya juga sosok beliau yang negarawan, yang lebih mengutamakan kepentingan lebih besar daripada kepentingan sendiri. Itu yang harus diapresiasi. Bukan masalah siap tidak siap," lanjut Djarot.
Namun, Djarot menyatakan kesiapan menyelesaikan pekerjaan di pemprov DKI hingga Oktober 2017. Di antaranya, menyelesaikan pembangunan LRT dan MRT.
Baca Juga: Demo Dibubarkan, KAMMI Lapor ke Mabes Polri dan Mau ke Komnas
"Kota Tua kami kebut, kemudian pasar grosir ini lho, Jakmart, untuk stabilisasi harga, kemudian memasukan komponen bahan bangunan ke e-catalog," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT