Suara.com - Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar mengatakan Ramadan paling aman berada di Indonesia dibanding sejumlah negara-negara Islam di Timur Tengah.
Pernyataan Nasaruddin itu disampaikan saat menghadiri dialog kebangsaan yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Tenggara dengan melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Universitas Haluoleo di Kendari, Kamis (1/6/2017).
Mantan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia itu mengatakan bahwa keharmonisan antarumat beragama di Indoensia sudah berjalan sejak puluhan bahkan ratusan tahun silam, dan itu terus dipertahankan hingga saat ini.
"Tidak salah bila beberapa negara Islam di Timur Tengah termasuk di Arab Saudi bangga dengan Indonesia dengan beberapa agama dan penganut kepercayaan, namun tetap rukun-rukun saja," ujarnya.
Ia menyebut negara Palestina dan negara di Timur Tengah lainnya yang penduduknya Muslim dalam menyambut puasa Ramadhan justru akan sulit melaksanakan rangkaian ibadah karena kondisi keamanan negara yang tidak aman.
Saat ini, kata Nasaruddin, sejumlah negara mengklaim bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim terbesar di dunia menjadi kiblat terkait kerukunan ummat beragama.
Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dianggap paling maju dan berkembang bersama negara Turki dan Arab Saudi yang pertumbuhannya bisa mencapai enam persen per tahun.
Sedangkan negara lain seperti Malaysia, Singapura dan beberapa negara Islam lainnya perekonomian Islam hanya mampu tumbuh di atas 2-3 persen per tahun.
"Meskipun di daerah ini banyak umat agama lain, namun selama ini tidak pernah ada gesekan horizontal antara umat beragama," katanya.
Baca Juga: Djarot Akan Sahur Bertoleransi dengan Istri Gus Dur
Ia meminta mahasiswa yang tergabung dalam LDK menjadi pioner terus menyosialisasikan terkait paham radikalisme dan terorisme, dengan tetap mempertahankan kerukunan umat beragama di Sultra yang merupakan daerah teraman.
"Agar itu bisa terwujud, maka semua pihak harus amampu merangkul semua elemen masyarakat, baik tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama dari agama manapun dia untuk bersatu badu memerangi paham-paham yang dapat memecah belah kesatuan NKRI," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
- 5 Mobil Bekas di Bawah 50 Juta Muat Banyak Keluarga, Murah tapi Mewah
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana
-
Terungkap Motif Teror Bom 10 SMA Depok, Pelaku Kecewa Lamaran Ditolak Calon Mertua
-
Heboh 'Dilantik' di Kemenhan, Terungkap Jabatan Asli Ayu Aulia: Ini Faktanya
-
PP Dinilai Sebagai Dukungan Strategis Atas Perpol 10/2025: Bukan Sekedar Fomalitas Administratif