Suara.com - Ribuan karyawan di lingkungan PT. Freeport Indonesia mengagendakan demonstrasi lanjutan selama 12 hari berturut-turut yang akan dipusatkan di kantor Bupati Mimika, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, pada 5-16 Juni 2017.
Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mimika Aser Gobai dan juga sebagai penanggung jawab aksi demonstrasi, membenarkan hal itu ketika dikonfirmasi di Timika, Jumat.
"Surat pemberitahuan sudah diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Kapolres Mimika, Pemda Mimika, Manajemen Freeport, privatisasi dan kontraktor hari ini," ujar Aser.
Aser mengatakan bahwa pada surat yang dilayangkan PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika disebutkan empat alasan dilakukan demonstrasi tersebut.
Adapun alasan-alasan dimaksud, antara lain, belum adanya kesepakatan bersama manajemen Freeport dengan serikat pekerja, belum adanya dasar hukum yang kuat untuk mobilisasi dan membatalkan surat pemberitahuan mogok kerja bersama berdasarkan amanah UU nomor 13 tahun 2013 bab XIV pasal 177 dan 178 tentang pengawasan.
Alasan lain yaitu menegaskan bahwa aksi mogok karyawan yang dilakukan PUK SPKEP SPSI sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap kebijakan sepihak manajemen Freeport, serta memprotes keterlibatan pihak-pihak di luar penyelesaian untuk mengajak karyawan kembali kerja tanpa ada kesepakatan.
"Kami tegaskan lagi bahwa pihak-pihak lain tidak berhak dan tidak boleh mengajak karyawan yang mogok untuk kembali bekerja selain perusahaan. Atau bahkan perusaha tidak boleh menggunakan kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingannya," katanya.
Demonstrasi yang diagendakan tersebut juga bertujuan untuk mendesak pemerintah daerah dan pusat agar segera menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di Mimika.
Selain itu, mendesak agar pimpinan perusahaan segera membuka ruang untuk berunding dengan serikat pekerja untuk musyawarah mencapai mufakat.
Selain itu juga agar mendesak manajemen untuk mengembalikan pekerja mogok kembali bekerja tanpa ada PHK dan sanksi dalam bentuk apapun termasuk yang telah di di PHK dan di rumahkan oleh Freeport serta kontraktor dan privatisasi lain.
Aksi tersebut diperkirakan akan melibatkan kurang lebih 6.000 orang yang mulai melakukan aksi demonstrasi pukul 09.00 WIT hingga adanya kesepakatan antara manajemen dan serikat pekerja.
Surat pemberitahuan aksi demonstrasi tersebut juga dilayangkan kepada kepada sejumlah pimpinan pemerintah di pusat dan daerah termasuk sejumlah Kementerian termasuk pimpinan Freeport, privatisasi dan kontraktor. (Antara)
Berita Terkait
-
Perusahaan Indonesia dan AS Teken 11 Kesepakatan Bisnis Senilai Rp648 Triliun
-
Jadi Penyumbang Produksi Terbesar, Kapan Tambang Bawah Tanah Freeport Bisa Operasi Kembali
-
Freeport Pede Setoran ke Negara 2025 Rp 70 Triliun di Tengah Produksi Turun, Kok Bisa?
-
Hanya Produksi 2 Tambang, Produksi Emas Freeport di 2025 Meleset 50 Persen dari Target
-
ESDM Kini Telusuri Adanya Potensi Pelanggaran Hukum pada Longsornya Tambang Freeport
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya
-
Ekonomi Dunia Terancam 'Kiamat', Donald Trump Mulai Keder Hadapi Ketangguhan Iran di Selat Hormuz
-
Sidang Perdana Korupsi Bea Cukai: Bos Blueray Cargo John Field Hadapi Pembacaan Dakwaan
-
Mendagri: Program Tiga Juta Rumah Wujud Kepedulian Presiden kepada "Rakyat Kecil"
-
Mendagri: Program 3 Juta Rumah Percepat Akses Hunian Layak bagi Masyarakat Kurang Mampu
-
Polisi Buru Kiai Ashari! Tersangka Cabul Santri Ponpes Pati Bakal Dijemput Paksa Jika Mangkir
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan