Suara.com - Setelah dilantik menjadi komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2017-2022, Senin (12/6/2017), Harjono dan enam enam anggota lainnya akan langsung menginventarisir permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya.
"Yang pertama pasti kami akan inventarisasi dulu apa yang sudah dikerjakan (anggota DKPP) dulu, kemudian diinventarisasi apa yang perlu ditindaklanjuti. Kami nggak tahu apakah kasus-kasus masih tertinggal itu masih jadi perhatian kita," kata Harjono kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Harjono optimistis mampu meningkatkan kinerja DKPP.
"Kalau toh perbaikan itu dalam arti meningkatkan, mungkin cara-cara bagaimana kita meningkatkan itu. Kerjasama itu pasti perlu banget, karena kami ini tim. Kami nggak ada suara satu persatu, karena putusan formal yang kami keluarkan adalah putusan kami tentang pengaduan-pengaduan itu," ujar mantan hakim Mahkamah Konstitusi.
Tahun depan, akan berlangsung pilkada serentak. DKPP, kata dia, tentu akan menyiapkan semua hal, sampai perangkat-perangkatnya, untuk menyambut.
"Pasti itu perlu ada satu perubahan aturan, tapi itu nanti kami kaji semua apa yang sudah ada, lalu apa yang perlu ditambah, itu tantangan pertama. Selagi kami kosong sampai pilkada 2018 ini, ada kesempatan teman-teman ini untuk melihat peraturan yang ada untuk disempurnakan," kata dia.
Dalam pelantikan tadi, Presiden Joko Widodo hanya melantik anggota DKPP, lalu siapa ketuanya?
"Belum ada, kami masih sama semua," tutur dia.
Ketujuh anggota DKPP yang dilantik hari ini berasal dari unsur KPU, Bawaslu, dan masyarakat yang dipilih oleh pemerintah dan DPR.
1. Hasyim Asy'ari yang berasal dari unsur KPU
2. Ratna Dewi Pettalolo dari unsur Bawaslu
3. Harjono dari unsur tokoh masyarakat
4. Ida Budhiati dari unsur tokoh masyarakat
5. Teguh Prasetyo dari unsur tokoh masyarakat
6. Muhammad dari unsur tokoh masyarakat
7. Alfitra Salam dari unsur tokoh masyarakat
Tag
Berita Terkait
-
Komisioner KPU Kena Sanksi Jet Pribadi: DPR Turun Tangan, Ini yang akan Dilakukan!
-
DPR Hormati Sanksi DKPP untuk KPU Soal Jet Pribadi: Harus Sensitif pada Publik!
-
DPR Ultimatum Pimpinan KPU usai Kena Sanksi DKPP: Kalau Ada Pesawat Biasa Kenapa Pakai Jet Pribadi?
-
Skandal Jet Pribadi Pimpinan KPU RI, KPK: Kami Siap Pelajari Putusan DKPP
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra