Juru bicara Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Yendra Budiana [suara.com/Dian Rosmala]
Menjalankan ibadah di bulan Ramadan tanpa hambatan sangat dirindukan jamaah Ahmadiyah. Juru bicara Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Yendra Budiana menyebutkan sejumlah daerah di Indonesia yang tingkat gangguannya paling terasa.
"Paling ramai itu tentu saja di Jawa Barat. Di Depok, di Kersamaju itu di perbatasan Tasik-Garut. Kemudian di Banjar dekat Ciamis. Itu kalau dalam kesulitan melakukan ibadah di bulan Ramadan," kata Yendra di Ashley Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017).
Yendra mengungkapkan kasus perlakuan diskriminatif terbanyak di Provinsi Jawa Barat.
Yendra mengatakan pelakunya merupakan kelompok intoleran dan ada indikasi didukung pemerintah lokal. Yendra mengatakan sebenarnya jemaat dengan masyarakat sekitar bisa hidup berdampingan dan saling menghargai keyakinan masing-masing.
"Bahkan mereka ini berkompromi dengan pemerintah-pemerinh lokal. Sehingga kelompok intolerannya tidak terlalu terlihat pada ya saat tertentu, misalnya saat penyegelan (masjid) di Depok, itu kan ada demo dulu," tutur Yendra.
Yendra menyebut kelompok yang sudah teridentifikasi melakukan penekanan pada Ahmadiyah yaitu Front Pembela Islam. Sebelum demonstrasi yang berujung penyegelan Masjid Al Hidayah Depok, FPI diduga telah berkonsolidasi dengan pemerintah lokal.
"Depok kan dari dulu, FPI kelompok paling kuat. Saat aksi ke Jakarta itu misalnya mengambil basis FPI di Depok. Tapi kalau kita lihat dari mobil-mobil yang dipakai itu Jawa Barat. Bukan Depok sendiri," ujar Yendra.
Di Jawa Barat, tercatat sekitar 20 masjid milik Ahmadiyah yang sekarang sudah tidak bisa dipakai karena disegel pemerintah daerah.
Yendra berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog antara Ahmadiyah dan kelompok-kelompok yang tidak mengharapkan kehadiran Ahmadiyah.
"Seperti Nawa Cita Presiden Joko Widodo, dimana negara hadir dan membuka ruang dialog. Itu yang belum kami rasakan. Negara hadir membuka ruang dialog. Karena itu seyogyanya harus dibuka agar hambatan komunikasi itu bisa cair," ucap Yendra.
Menurut dia, pada dasarnya, antara Ahmadiyah dan masyarakat tidak ada persoalan yang krusial. Hanya persoalan persepsi saja.
"Tapi masyarakat secara umum, mereka lebih takut kalau distigma oleh tokoh-tokohnya. Mereka takut dianggap pro Ahmadiyah. Takut dianggap aqidahnya dianggap terganggu oleh orang lain. Dirinya sendiri tidak merasakan apa-apa," kata Yendra.
"Paling ramai itu tentu saja di Jawa Barat. Di Depok, di Kersamaju itu di perbatasan Tasik-Garut. Kemudian di Banjar dekat Ciamis. Itu kalau dalam kesulitan melakukan ibadah di bulan Ramadan," kata Yendra di Ashley Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017).
Yendra mengungkapkan kasus perlakuan diskriminatif terbanyak di Provinsi Jawa Barat.
Yendra mengatakan pelakunya merupakan kelompok intoleran dan ada indikasi didukung pemerintah lokal. Yendra mengatakan sebenarnya jemaat dengan masyarakat sekitar bisa hidup berdampingan dan saling menghargai keyakinan masing-masing.
"Bahkan mereka ini berkompromi dengan pemerintah-pemerinh lokal. Sehingga kelompok intolerannya tidak terlalu terlihat pada ya saat tertentu, misalnya saat penyegelan (masjid) di Depok, itu kan ada demo dulu," tutur Yendra.
Yendra menyebut kelompok yang sudah teridentifikasi melakukan penekanan pada Ahmadiyah yaitu Front Pembela Islam. Sebelum demonstrasi yang berujung penyegelan Masjid Al Hidayah Depok, FPI diduga telah berkonsolidasi dengan pemerintah lokal.
"Depok kan dari dulu, FPI kelompok paling kuat. Saat aksi ke Jakarta itu misalnya mengambil basis FPI di Depok. Tapi kalau kita lihat dari mobil-mobil yang dipakai itu Jawa Barat. Bukan Depok sendiri," ujar Yendra.
Di Jawa Barat, tercatat sekitar 20 masjid milik Ahmadiyah yang sekarang sudah tidak bisa dipakai karena disegel pemerintah daerah.
Yendra berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog antara Ahmadiyah dan kelompok-kelompok yang tidak mengharapkan kehadiran Ahmadiyah.
"Seperti Nawa Cita Presiden Joko Widodo, dimana negara hadir dan membuka ruang dialog. Itu yang belum kami rasakan. Negara hadir membuka ruang dialog. Karena itu seyogyanya harus dibuka agar hambatan komunikasi itu bisa cair," ucap Yendra.
Menurut dia, pada dasarnya, antara Ahmadiyah dan masyarakat tidak ada persoalan yang krusial. Hanya persoalan persepsi saja.
"Tapi masyarakat secara umum, mereka lebih takut kalau distigma oleh tokoh-tokohnya. Mereka takut dianggap pro Ahmadiyah. Takut dianggap aqidahnya dianggap terganggu oleh orang lain. Dirinya sendiri tidak merasakan apa-apa," kata Yendra.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Mau Ikut Semarakan HUT RI, Bazar Kemerdekaan Jemaah Ahmadiyah Parakansalak Justru Dilarang Kades
-
Atas Nama Kondusivitas, Pemda Garut Segel Masjid dan Bubarkan Jemaah Ahmadiyah di Desa Ngamplang
-
Kutuk Aksi Penutupan Masjid Ahmadiyah di Garut, Usman Hamid: Diskriminasi Nyata dan Pelanggaran Serius Negara!
-
Tutup Paksa Masjid Ahmadiyah di Garut, Tindakan Satpol PP Dicap Intoleran!
-
Momen SEJUK dan Beragam Komunitas Visit Suara.com, Bahas Hitam dan Putih Keberagaman
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta