Juru bicara Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Yendra Budiana [suara.com/Dian Rosmala]
Menjalankan ibadah di bulan Ramadan tanpa hambatan sangat dirindukan jamaah Ahmadiyah. Juru bicara Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Yendra Budiana menyebutkan sejumlah daerah di Indonesia yang tingkat gangguannya paling terasa.
"Paling ramai itu tentu saja di Jawa Barat. Di Depok, di Kersamaju itu di perbatasan Tasik-Garut. Kemudian di Banjar dekat Ciamis. Itu kalau dalam kesulitan melakukan ibadah di bulan Ramadan," kata Yendra di Ashley Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017).
Yendra mengungkapkan kasus perlakuan diskriminatif terbanyak di Provinsi Jawa Barat.
Yendra mengatakan pelakunya merupakan kelompok intoleran dan ada indikasi didukung pemerintah lokal. Yendra mengatakan sebenarnya jemaat dengan masyarakat sekitar bisa hidup berdampingan dan saling menghargai keyakinan masing-masing.
"Bahkan mereka ini berkompromi dengan pemerintah-pemerinh lokal. Sehingga kelompok intolerannya tidak terlalu terlihat pada ya saat tertentu, misalnya saat penyegelan (masjid) di Depok, itu kan ada demo dulu," tutur Yendra.
Yendra menyebut kelompok yang sudah teridentifikasi melakukan penekanan pada Ahmadiyah yaitu Front Pembela Islam. Sebelum demonstrasi yang berujung penyegelan Masjid Al Hidayah Depok, FPI diduga telah berkonsolidasi dengan pemerintah lokal.
"Depok kan dari dulu, FPI kelompok paling kuat. Saat aksi ke Jakarta itu misalnya mengambil basis FPI di Depok. Tapi kalau kita lihat dari mobil-mobil yang dipakai itu Jawa Barat. Bukan Depok sendiri," ujar Yendra.
Di Jawa Barat, tercatat sekitar 20 masjid milik Ahmadiyah yang sekarang sudah tidak bisa dipakai karena disegel pemerintah daerah.
Yendra berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog antara Ahmadiyah dan kelompok-kelompok yang tidak mengharapkan kehadiran Ahmadiyah.
"Seperti Nawa Cita Presiden Joko Widodo, dimana negara hadir dan membuka ruang dialog. Itu yang belum kami rasakan. Negara hadir membuka ruang dialog. Karena itu seyogyanya harus dibuka agar hambatan komunikasi itu bisa cair," ucap Yendra.
Menurut dia, pada dasarnya, antara Ahmadiyah dan masyarakat tidak ada persoalan yang krusial. Hanya persoalan persepsi saja.
"Tapi masyarakat secara umum, mereka lebih takut kalau distigma oleh tokoh-tokohnya. Mereka takut dianggap pro Ahmadiyah. Takut dianggap aqidahnya dianggap terganggu oleh orang lain. Dirinya sendiri tidak merasakan apa-apa," kata Yendra.
"Paling ramai itu tentu saja di Jawa Barat. Di Depok, di Kersamaju itu di perbatasan Tasik-Garut. Kemudian di Banjar dekat Ciamis. Itu kalau dalam kesulitan melakukan ibadah di bulan Ramadan," kata Yendra di Ashley Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017).
Yendra mengungkapkan kasus perlakuan diskriminatif terbanyak di Provinsi Jawa Barat.
Yendra mengatakan pelakunya merupakan kelompok intoleran dan ada indikasi didukung pemerintah lokal. Yendra mengatakan sebenarnya jemaat dengan masyarakat sekitar bisa hidup berdampingan dan saling menghargai keyakinan masing-masing.
"Bahkan mereka ini berkompromi dengan pemerintah-pemerinh lokal. Sehingga kelompok intolerannya tidak terlalu terlihat pada ya saat tertentu, misalnya saat penyegelan (masjid) di Depok, itu kan ada demo dulu," tutur Yendra.
Yendra menyebut kelompok yang sudah teridentifikasi melakukan penekanan pada Ahmadiyah yaitu Front Pembela Islam. Sebelum demonstrasi yang berujung penyegelan Masjid Al Hidayah Depok, FPI diduga telah berkonsolidasi dengan pemerintah lokal.
"Depok kan dari dulu, FPI kelompok paling kuat. Saat aksi ke Jakarta itu misalnya mengambil basis FPI di Depok. Tapi kalau kita lihat dari mobil-mobil yang dipakai itu Jawa Barat. Bukan Depok sendiri," ujar Yendra.
Di Jawa Barat, tercatat sekitar 20 masjid milik Ahmadiyah yang sekarang sudah tidak bisa dipakai karena disegel pemerintah daerah.
Yendra berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog antara Ahmadiyah dan kelompok-kelompok yang tidak mengharapkan kehadiran Ahmadiyah.
"Seperti Nawa Cita Presiden Joko Widodo, dimana negara hadir dan membuka ruang dialog. Itu yang belum kami rasakan. Negara hadir membuka ruang dialog. Karena itu seyogyanya harus dibuka agar hambatan komunikasi itu bisa cair," ucap Yendra.
Menurut dia, pada dasarnya, antara Ahmadiyah dan masyarakat tidak ada persoalan yang krusial. Hanya persoalan persepsi saja.
"Tapi masyarakat secara umum, mereka lebih takut kalau distigma oleh tokoh-tokohnya. Mereka takut dianggap pro Ahmadiyah. Takut dianggap aqidahnya dianggap terganggu oleh orang lain. Dirinya sendiri tidak merasakan apa-apa," kata Yendra.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Mau Ikut Semarakan HUT RI, Bazar Kemerdekaan Jemaah Ahmadiyah Parakansalak Justru Dilarang Kades
-
Atas Nama Kondusivitas, Pemda Garut Segel Masjid dan Bubarkan Jemaah Ahmadiyah di Desa Ngamplang
-
Kutuk Aksi Penutupan Masjid Ahmadiyah di Garut, Usman Hamid: Diskriminasi Nyata dan Pelanggaran Serius Negara!
-
Tutup Paksa Masjid Ahmadiyah di Garut, Tindakan Satpol PP Dicap Intoleran!
-
Momen SEJUK dan Beragam Komunitas Visit Suara.com, Bahas Hitam dan Putih Keberagaman
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina