Suara.com - Jemaah Masjid Al-Marzuqiyah yang terletak daerah di Cipinang Muara, Jakarta Timur akan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada Senin (26/6/2017).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengimbau umat muslim di Indonesia untuk mengikuti keputusan pemerintah terkait penetapan 1 Syawal yang disepakati bersama.
"Saya pikir, saya sebagai Menteri Agama mengimbau seluruh umat Muslim Indonesia untuk kita mematuhi dan mentaati kesepakatan kita bersama," ujar Lukman usai jumpa pers Sidang Isbat Awal Bulan 1 Syawal 1438 H di Kementerian Agama, Jakarta, Sabtu (24/6/2017).
Menurut Lukman, penetapan 1 Syawal 1438 H merupakan kewenangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Penetapan 1 Syawal tersebut berdasarkan hasil pemantaun hilal dan kesepakatan bersama pada Sidang Isbat, Sabtu (24/6/2017).
"Di mana kesepakatan itu adalah bahwa kewenangan menetapkan isbat itu ada di tangan pemerintah melalui Menteri Agama setelah berkonsultasi, setelah bermusyawarah dengan para ulama, dengan para pimpinan ormas-ormas Islam," pungkas Lukman.
Sebelumnya Ketua Bidang Hukmiyah Syariah Masjid Al Marzuqiyah, Lukman Hakim mengatakan alasan menentukkan Hari Raya Idul Fitri pada Senin sesuai dengan Kitab Tamyiz Zulhaq Minad Dollal, karangan Habib Usman Bin Aqil Bin Yahya.
Selanjutnya kata Lukman, jemaah Masjid Al Marzuqiyah berdasarkan rujukan Kitab Fadhlul Rohman karangan Marzuki bin Mirsod. Dalam kitab diterangkan hilal dapat terlihat dengan batas minimal ketinggian tujuh derajat.
"Di mana kitab ini dijelaskan hilal terlihat 7 derajat. Ini landasan kita," ujar Lukman kepada wartawan, Sabtu (24/6/2017).
Lukman juga mengatakan bahwa perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri dengan pemerintah sudah biasa.
"Bukan hanya kali ini saja. Perbedaan sudah menjadi hal biasa dalam melihat hilal. Masyarakat adem-adem aja. Ibadah sesuai keyakinan masing masing," kata dia .
Pemerintah telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal jatuh pada 1438 H yakni Minggu (25/6/2017).
Berita Terkait
-
Kemenag Petakan 80 Pesantren Berisiko Bangunan Runtuh, Susun Aturan Baru Demi Keselamatan Santri
-
Pandji Pragiwaksono Skakmat Menteri Agama: Satu Santri Jadi Korban Saja Sudah Terlalu Besar!
-
Hadiri Konferensi Damai di Vatikan, Menag Soroti Warisan Kemanusiaan Paus Fransiskus
-
Gebrakan Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren Langsung Tuai Pro Kontra
-
Koalisi Sipil Desak Menag Minta Maaf Soal Pernyataan Kekerasan Seksual di Ponpes Terlalu Dibesarkan
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
Terkini
-
Geledah Rumdin Gubernur Riau Abdul Wahid usai Tersangka, KPK Cari Bukti Apa Lagi?
-
Miris! Kakak Adik di Kendal 2 Minggu Cuma Minum Air, Tidur Bersama Jasad Ibu Demi Wasiat
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Lewat 1x24 Jam Pasca-OTT, Dalih KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka: Masalah Teknis, Bukan...
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
Adies Kadir Lolos Sanksi Etik MKD Dinilai Kabar Baik, Golkar: Konstituen di Dapil Pasti Ikut Senang