Ibu Kota Negara Mulai Dipersiapkan Pindah Tahun 2018

Suara.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta pihaknya melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif terkait rencana pemindahan ibu kota negara.

"Kami diminta melakukan kajian lebih mendalam dan keinginannya kota yang dipilih mencerminkan model kota yang ideal untuk Indonesia," ujar Bambang, seusai rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (5/7/2017).

Ia mengatakan, Bappenas menargetkan merampungkan kajian terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara tersebut pada akhir tahun ini.

Dengan selesainya kajian tersebut, maka persiapan-persiapan untuk merealisasikan rencana pemindahan ibu kota tersebut mulai dapat dilakukan.

"Jadi kalau kajian 2017 selesai, 2018 menteri PU akan menyiapkan detail desain teknisnya, kemudian persiapan-persiapan untuk pemindahan. Pemindahannya sendiri kan butuh waktu lama," terangnya.

Bappenas hingga kekinian masih mengkaji rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah baru di luar Pulau Jawa.

Pemindahan ibu kota negara memang harus dilakukan keluar Pulau Jawa mengingat ketersediaan lahan yang lebih memadai.

Kendati demikian, Bambang belum menyebutkan secara spesifik di mana lokasi tujuan pemindahan ibu kota negara tersebut. Kalimantan disebut-sebut sebagai tempat tujuan pemindahan ibu kota.

Sebelumnya, Bambang sempat mengatakan, ada beberapa kota kandidat yang berpotensi menjadi ibu kota baru.

Baca Juga: Polisi Sudah Periksa Enam Saksi Pemasangan Bendera ISIS

Dia mengakui salah satu kandidat ibu kota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bambang mengatakan, Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kemudian kesiapan dan ketersediaan lahan, hingga sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut.

Rencana pemindahan ibu kota muncul kembali karena dinilai adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru.

Pulau Jawa dianggap terlalu mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Itupun aktivitas perekonomian di Jawa lebih banyak terkonsentrasi di kawasan Jabodetabek atau DKI Jakarta, belum merata ke seluruh lapisan.

Bila rencana tersebut benar-benar terealisasi, beban Jakarta yang kini dianggap terlalu berat—karena berperan ganda sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis—dapat berkurang.