Suara.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), T. Taufiqulhadi, setuju dengan pernyataan bahwa koruptor harus dibenci.
Namun demikian, Taufiq menilai, pemenuhan hak asasi manusia (HAM) kepada para koruptor tetap harus dijunjung tinggi.
Hal ini dikatakan Taufiq dalam diskusi bertajuk "Nasib KPK Ditangan Pansus" di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).
"Dalam konteks pemberantasan korupsi, koruptor memang harus dibenci tapi jangan seperti Amerika perlakukan terorisme. Kita benci (koruptor) tapi tidak manusiawi itu tidak boleh, tidak boleh kita Petrus-kan (Pembunuhan misterius /Petrus)," ujar Taufiq.
Tak hanya itu, Taufiq menuturkan, seharusnya lembaga permasyarakatan (Lapas) bukan untuk tempat balas dendam kepada pelaku kejahatan.
Melainkan mereka yang merupakan warga binaan di Lapas tetap harus diperlakukan secara manusiawi.
"Itu bukan lagi kita kalau masuk penjara upaya untuk balas dendam. Karena itu mereka disebut warga binaan. Sebagai warga binaan, narapidana tetap harus diperlakukan manusiawi," kata dia.
Anggota fraksi Partai NasDem di DPR itu pun menjelaskan kunjungan Pansus Hak Angket KPK menemui para tersangka korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Kamis (6/7/2017) lalu.
Taufiq mengatakan, kedatangan untuk menanyakan kepada terpidana koruptor, yang nantinya akan disampaikan ke publik ataupun sebagai bahan evaluasi.
Baca Juga: Sah! Tyas Mirasih Resmi Dipersunting Raiden Soedjono
"Kita tanyakan semua disana gimana mereka ketika disidik KPK. Apa yang dilakukan? Nah itu terhadap prinsip hukum yang dijaga KPK atau nggak. Itu yang kita tanyakan. Kenapa? Agar kita bisa komunikasi dengan publik dan KPK. Kalau nggak gimana nanti komunikasi dengan publik dan KPK. Jadi nanti nggak asal bicara," tandasnya.
Berita Terkait
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Mensos Gus Ipul Berencana Temui KPK Besok, Laporkan Proses Pengadaan di Sekolah Rakyat
-
KPK Cecar Fadia Arafiq Soal Penukaran Valas yang Diduga dari Hasil Korupsi
-
KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat