Suara.com - Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya bakal mempertimbangkan untuk kembali menahan Muhammad Hidayat Situmorang, tersangka kasus ujaran kebencian melalui media sosial. Alasan itu dilakukan, karena Hidayat dianggap kembali berulah dengan menyebut Wakapolri Jenderal Syafruddin bodoh.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan nantinya penyidik akan menentukan Hidayat bisa kembali ditahan atau tidak terkait tindakannya itu.
"Tentunya semua bagian dari penilaian penyidik ya tentunya, kami tunggu saja prosesnya apakah penyidik punya penilaian sendiri dan yang terpenting sekarang belum ada penilaian seperti itu," kata Argo, Minggu (9/7/2017).
Saat ini polisi juga masih mempelajari postingan di medsos berisi pesan menjelek-jelekan institusi Polri yang diduga dilakukan Hidayat.
"Nanti kami analisa penyidik seperti apa, melihat apa yang diunggah, unggahnya di mana sedang kami cari dan isinya apa," kata dia.
Bila isi postingan yang diduga diunggah Hidayat itu merupakan fitnah dan menyerang lembaga Polri, maka kemungkinan pihaknya akan memproses ke ranah hukum.
"Apakah nanti kita lihat ada ujaran kebencian yang disampaikan, apakah itu ada fitnah, menyerang seseorang atau institusi kami pelajari di situ," kata dia.
Awal mula Hidayat menyebut Wakalpolri Komjen Syafruddin bodoh karena dirinya tak puas kasus penodaan agama dan ujaran kebencian yang dituduhkan kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep telah dihentikan oleh polisi.
Syafruddin menganggap laporan akun vlog Youtube yang diunggah Kaesang berjudul #BapakMintaProyek tak memenuhi unsur pidana. Dia juga menyebut laporan yang dibuat Hidayat mengada-ngada.
Baca Juga: Gelar Perkara Video Kaesang Bakal Dihelat Senin Pekan Depan
Tak hanya menyidir Syafruddin, Hidayat juga berencana melaporan jenderal bintang tiga itu ke Dewan Kehormatan Perwira, Kompolnas dan DPR.
Kasus lama Hidayat kembali mengemuka setelah dirinya melaporkan Kaesang Pangarep atas tuduhan penodaan agama dan ujaran kebencian melalui Youtube. Ternyata, status Hidayat masih menjadi tersangka kasus ujaran kebencian melalui media sosial terhadap Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan saat melakukan pengamanan aksi unjuk rasa pada 4 November 2016.
Polisi kemudian mengabulkan permohonan penahanan Hidayat dengan alasan kesehatan.
Berita Terkait
-
Gelar Perkara Video Kaesang Bakal Dihelat Senin Pekan Depan
-
Pelapor Kaesang Buat 75 Laporan Ujaran Kebencian ke Polisi
-
Modus Pelapor Kaesang Sering Ngadu ke Polisi Akhirnya Terungkap!
-
Kapolres Bekasi: Kasus Ujaran Kebencian Kaesang Berlanjut
-
Disindir DPR Soal Kaesang, Wakapolda: Kami Bersikap Profesional
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO