Suara.com - Pihak berwenang Turki memerintahkan penangkapan 105 orang yang bekerja dalam bidang teknologi informasi yang diyakini telah terlibat dalam percobaan kudeta militer setahun yang lalu. Hal ini diungkap kantor berita negara Anadolu.
Pada tahun lalu, telah terjadi operasi polisi berkelanjutan yang menargetkan orang-orang yang dicurigai memiliki tautan ke ulama Islam yang tinggal di Amerika Serikat, Fethullah Gulen, yang dituduhkan Ankara mendalangi kudeta yang gagal pada 15 Juli.
Polisi sejauh ini telah menahan 52 orang dari 105 orang yang ditargetkan oleh surat perintah penangkapan di delapan provinsi, termasuk mantan staf dari dewan riset ilmiah Turki TUBITAK dan otoritas telekomunikasi, kata Anadolu.
Disebutkan bahwa tersangka diyakini pengguna ByLock, sebuah aplikasi pesan terenkripsi yang menurut pemerintah digunakan oleh pengikut Gulen. Gulen membantah terlibat dalam usaha pengambambilalihan militer itu.
Pada Senin, Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk 72 pegawai universitas, termasuk mantan penasihat pemimpin oposisi utama yang melakukan demonstrasi massal pada Minggu untuk memprotes tindakan keras pada tahun lalu.
Sekitar 50.000 orang telah ditangkap dan 150.000 pegawai negara bagian termasuk guru, hakim dan tentara telah ditangguhkan dalam peraturan darurat yang diberlakukan pada akhir Juli.
Kelompok hak asasi manusia dan kritikus pemerintah mengatakan Turki bergerak menuju otoritarianisme selama bertahun-tahun, sebuah proses yang mereka katakan dipercepat sejak upaya kudeta dan referendum pada April yang memberi Presiden Tayyip Erdogan kekuatan baru.
Pemerintah mengatakan tindakan keras dan perubahan konstitusional tersebut diperlukan untuk mengatasi ancaman keamanan. Lebih dari 240 orang tewas dalam percobaan kudeta itu.
Sebelumnya pihak berwenang Turki menyita atau menunjuk administrator bagi 965 perusahaan dengan total penjualan tahunan sekitar 21,9 miliar lira atau 6 miliar dolar AS sejak percobaan kudeta Juli 2016, kata Wakil Perdana Menteri Nurettin Canikli.
Baca Juga: AS Dalangi Kudeta Militer Turki?
Di bawah peraturan darurat yang diberlakukan setelah kudeta, pihak berwenang Turki mengambil alih perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan pengikut Fethullah Gulen, ulama Muslim yang berbasis di Amerika Serikat, yang dipersalahkan oleh Ankara pada kudeta militer yang gagal.
Ke-965 perusahaan di bawah kendali manajemen negara itu, berada di 43 provinsi di Turki, dan memiliki aset total sebanyak 41 miliar lira atau 11,3 miliar dolar serta mempekerjakan 46.357 orang, Canikli mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis.
Turki menguasai sebuah bank, perusahaan industri dan perusahaan media sebagai bagian dari tindakan keras terhadap perusahaan yang dituduh memiliki hubungan dengan Gulen. Gulen telah membantah terlibat dalam kudeta itu. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 6 Sunscreen Pencerah di Indomaret yang Worth It Masuk Keranjang Belanja
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM
-
Jelang Muktamar NU Ke-35, Menimbang Sosok Rais Aam Ideal di Tengah Tantangan Abad Kedua