Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman berharap pemerintah mau menurunkan tawarannya terkait ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold) dalam RUU Pemilu. Sebab, pihaknya sendiri sudah menaikkan angka yang sebelumnya bertahan di angka nol.
"Pemerintah sudah memasang harga mati, 20 persen kursi atau 25 persen suara, sementara kami sudah bergerak, kami awalnya bergerak di nol persen, kemudian kami naikkan," kata Sohibul di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/ 2017).
Dalam kesempatan bernegosiasi, lanjut Sohibul, ia mendapat tawaran dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy, agar ambang batas yaitu 10 persen kursi. Itu sudah ia terima.
"Kita harap pemerintah mau turun, kita sudah kan naik-naik terus. Sementara pemerintah nggak turun-turun," ujar Sohibul.
Ia menerangkan, komposisi politik saat ini terkait RUU Pemilu, yaitu pemerintah bersama partai pendukungnya, seperti PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura dan PPP menginginkan 20 persen kursi di DPR. Sedangkan untuk partai lainnya belum sepakat dengan angka tersebut.
"Tentu kita tidak putus harapan, kita terus bicara, Insyallah, besok Senin ada lobi-lobi lagi," kata Sohibul.
Seperti diketahui, pada tanggal 20 Juli yang akan datang, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas RUU Pemilu yang hingga kini belum selesai. Dalam rapat tersebut terdapat lima paket kebijakan yang akan dibahas. Lima paket tersebut yaitu:
Paket A
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: sainte-lague murni
Baca Juga: PAN Yakin RUU Pemilu Tuntas Dengan Musyawarah Mufakat
Paket B
1. Presidential threshold: 0 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare
Paket C
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare
Paket D
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 5 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-8
5. Metode konversi suara: sainte-lague murni
Paket E
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 3,5 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
Terkini
-
Minggu Pagi Berdarah di Jaksel, Polisi Ringkus 6 Pemuda Bersamurai Saat Tawuran di Pancoran
-
Masa Depan Penegakan HAM Indonesia Dinilai Suram, Aktor Lama Masih Bercokol Dalam Kekuasaan
-
Anggota DPR Sebut Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK Sesuai Konstitusi
-
Google Spil Tiga Jenis Kemitraan dengan Media di HPN 2026, Apa Saja?
-
KBRI Singapura Pastikan Pendampingan Penuh Keluarga WNI Korban Kecelakaan Hingga Tuntas
-
Survei Indikator Politik: 70,7 Persen Masyarakat Dukung Kejagung Pamerkan Uang Hasil Korupsi
-
Geger Pria di Tambora Terekam CCTV Panggul Karung Diduga Isi Mayat, Warga Tak Sadar
-
Menkomdigi Meutya Minta Pers Jaga Akurasi di Tengah Disinformasi dan Tantangan AI
-
Megawati Terima Doktor Kehormatan di Riyadh, Soroti Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Negara
-
Survei Indikator: Kepuasan Publik atas MBG Tinggi, Kinerja BGN Jadi Penentu Keberlanjutan