Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman berharap pemerintah mau menurunkan tawarannya terkait ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold) dalam RUU Pemilu. Sebab, pihaknya sendiri sudah menaikkan angka yang sebelumnya bertahan di angka nol.
"Pemerintah sudah memasang harga mati, 20 persen kursi atau 25 persen suara, sementara kami sudah bergerak, kami awalnya bergerak di nol persen, kemudian kami naikkan," kata Sohibul di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/ 2017).
Dalam kesempatan bernegosiasi, lanjut Sohibul, ia mendapat tawaran dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy, agar ambang batas yaitu 10 persen kursi. Itu sudah ia terima.
"Kita harap pemerintah mau turun, kita sudah kan naik-naik terus. Sementara pemerintah nggak turun-turun," ujar Sohibul.
Ia menerangkan, komposisi politik saat ini terkait RUU Pemilu, yaitu pemerintah bersama partai pendukungnya, seperti PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura dan PPP menginginkan 20 persen kursi di DPR. Sedangkan untuk partai lainnya belum sepakat dengan angka tersebut.
"Tentu kita tidak putus harapan, kita terus bicara, Insyallah, besok Senin ada lobi-lobi lagi," kata Sohibul.
Seperti diketahui, pada tanggal 20 Juli yang akan datang, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas RUU Pemilu yang hingga kini belum selesai. Dalam rapat tersebut terdapat lima paket kebijakan yang akan dibahas. Lima paket tersebut yaitu:
Paket A
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: sainte-lague murni
Baca Juga: PAN Yakin RUU Pemilu Tuntas Dengan Musyawarah Mufakat
Paket B
1. Presidential threshold: 0 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare
Paket C
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare
Paket D
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 5 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-8
5. Metode konversi suara: sainte-lague murni
Paket E
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 3,5 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Pengakuan Lengkap Santriwati Korban Pencabulan Kiai Ashari di Lingkungan Pesantren Pati
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 7 Sepatu Lari Lokal untuk Jalan Jauh dan Daily Run Mulai Rp100 Ribuan, Tak Kalah dari Hoka
- 5 HP Terbaru 2026 untuk Budget di Bawah Rp3 Juta, Ada yang Support 5G dan NFC
Pilihan
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
Terkini
-
Sok Jago Hadang Ambulans di Depok, Pria Ini Langsung Ciut Saat Diciduk Polisi
-
Donald Trump Kesal Mahalnya Tiket Piala Dunia 2026: Saya Nggak Mau Beli
-
Langsung Kena Kritik, CFD Rasuna Said Bakal Diberlakukan dengan Penyesuaian Jam
-
Krisis Energi Global Mulai Hantam Industri AMDK, Apa Dampaknya Bagi Konsumen?
-
Sampah Pasar Bisa Jadi Pupuk Cuma 2 Jam, Jakarta Uji Teknologi Baru di Kramat Jati
-
DPRD DKI: Jakarta Calon Kota Global, Tidak Boleh Jadi Tempat Aman bagi Sindikat Judi Internasional
-
Mengapa Krisis Iklim Disebut Bisa Memperparah Penyebaran Hantavirus?
-
Donald Trump Ancam Hancurkan Siapa Pun yang Dekati Uranium Iran
-
Krisis Iklim Ancam Keselamatan Jemaah Haji, Studi Soroti Risiko Heatstroke
-
KPK Periksa Plt Wali Kota Madiun Terkait Kasus Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR Maidi