Suara.com - Mantan "pengawal" Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Komisaris Besar Polisi Syafi'in, mendaftar sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur melalui Partai Demokrat, Jumat.
"Saya lama mendampingi Pak SBY saat beliau menjadi Presiden selama 10 tahun," ujarnya di sela mengambil formulir di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur di Surabaya.
Perwira menengah Polri yang pernah menjabat Kabiro Umum Sekretariat Negara (Setneg) RI dan kini menjadi Analis Kebijakan Madya Bidkum Mabes Polri tersebut mengaku siap menjadi penerus Soekarwo sekaligus pelayan masyarakat Jatim.
Ia mengaku selama 25 tahun telah mengabdi di lembaga kepresidenan mendampingi enam kepala negara, dan kini dengan mengusung misi pulang kampung ingin mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018.
"Mohon doa restunya dan saya mau 'kulonuwun' (permisi) ke masyarakat Jatim. Saya ingin menghabiskan sisa hidup dengan mengabdi untuk Jatim sekaligus pulang kampung," ucap pria kelahiran Jombang itu.
Gus Syaf, sapaan akrabnya, menyatakan akan mengembalikan formulir pendaftaran ke panitia pada 29 Juli 2017 sekaligus mengisi kolom mendaftar sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur.
Jika mendapat rekomendasi, ia berkomitmen siap mundur dari kepolisian sesuai persyaratan berlaku meski masa pensiunnya masih empat tahun lagi.
"Saya tidak janji, nanti dibuktikan jika kelak saya terpilih menjadi gubernur. Seperti yang sudah dilakukan gubernur sekarang, yaitu mampu menanamkan situasi kondusif di Jatim," katanya.
Kedatangannya bersama tim pemenangannya diterima oleh Koordinator Divisi Pendaftaran, Administrasi, dan Koordinasi Wilayah Desk Pilkada DPD Partai Demokrat Jatim Maskur, Direktur Eksekutif Partai Demokrat Jatim Agus Syamsudin, dan pengurus lainnya.
"Terima kasih atas kepercayaannya mendaftar di Partai Demokrat. Selanjutnya kami terima dan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi. Kami juga ingatkan agar mengembalikan berkas lengkap sebelum 31 Juli," kata Maskur.
Dengan mendaftarnya Gus Syaf maka kandidat yang sudah mengambil formulir di Demokrat bertambah setelah pada 1 Juni Saifullah Yusuf, Nurhayati Assegaf pada 12 Juli, Nurwiyatno pada 16 Juli, dan La Nyalla Mattalitti pada 17 Juli 2017. [Antara]
Berita Terkait
-
Versi Initiative Institute, Elektabilitas Gus Ipul-Anas Tertinggi
-
Survey SSC, Elektabilitas Azwar Anas Sebagai Cawagub Tertinggi
-
Prabowo Subianto Beri Lampu Hijau Untuk La Nyalla
-
Ini Alasan Gerindra akan Usung La Nyalla di Pilgub Jatim 2018
-
Poltracking Sebut Bupati Banyuwangi Jadi Cawagub Terfavorit
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden