Suara.com - Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengatakan Presiden Joko Widodo yang dulu mengajak partainya bergabung ke Kabinet Kerja sehingga jika nanti dilakukan reshuffle kabinet apakah kader PAN ikut diganti atau tidak, itu menjadi kewenangan penuh Presiden.
"Kita hanya menunggu maunya presiden seperti apa. Karena seperti yang saya tegaskan di awal, itu juga memang untuk memperkuat pemerintah dan juga waktu itu yang mengajak adalah presiden. Jadi saya pikir kembali pada presiden mau seperti apa tentang PAN di kabinet ini," kata putra pendiri PAN Amien Rais di DPR, Jakarta, Senin (24/7/2017).
PAN, kata Hanafi, tidak bisa ikut campur tangan dalam perombakan kabinet.
"Kita tidak bisa mengintervensi dan kita tidak bisa mendesak-desak," kata dia.
Pernyataan Hanafi menanggapi ramainya isu reshuffle kabinet dan nama kader PAN Asman Abnur yang kini duduk di kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi turut disebut-sebut. Bahkan, Amien Rais juga menginginkan Hanafi mundur dari kabinet atau dikeluarkan dari PAN dan dengan demikian partai bisa menajdi oposisi.
Hanafi juga tidak mau terlalu jauh menanggapi usulan ayahnya. PAN, katanya, akan menghormati keputusan Presiden.
"Yang namanya meminta tetap atau tidak di kabinet itu dikembalikan kepada Presiden. Jadi saya pikir ini juga jadi bagian dan masukan buat presiden dan terserah, karena ketika PAN bergabung juga sebenarnya untuk pro pemerintah," kata dia.
"Nah sekarang kalau pemerintah punya penilaian tersendiri apakah tetap, atau mungkin berubah tentu kembali kepada hak prerogatif presiden. Kita menghormati ketatanegaraan semacam itu," Wakil Ketua Komisi I DPR menambahkan.
Di Istana Kepresidenan, Asman Abnur tidak mau menanggapi terlalu jauh keinginan Amien Rais.
"Itu urusan partai, urusan politik. Jadi kalau saya urusannya kerja," kata Asman.
Asman mengatakan saat ini fokusnya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
"Yang penting kerja kita laksanakan dengan baik," tutur dia.
Berita Terkait
-
Polda Metro Jaya Tetapkan 8 Tersangka dalam Kasus Ijazah Jokowi
-
Polda Metro Jaya Gelar Perkara Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi: Roy Suryo Cs Jadi Tersangka?
-
Sayembara Logo Projo Ramai Antusias dari Warganet, Hasilnya di Luar Dugaan
-
Soal Whoosh Disebut Investasi Sosial, Anggota Komisi VI DPR: Rugi Ini Siapa Yang Akan Talangi?
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
5 Fakta Panas Kasus Ijazah Palsu Wagub Babel: Kampus Ditutup, Diperiksa 5 Jam Penuh
-
Menkes Wacanakan Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Begini Repons Pimpinan DPR
-
Wagub Babel Hellyana Diperiksa 5 Jam Terkait Ijazah Palsu, Statusnya Jadi Tersangka?
-
DPD RI Dorong Sinergi Lokal-Global, Perkuat NTB Sebagai Etalase Pariwisata dan Energi Bersih
-
4 Fakta Pilu Bencana Longsor Cilacap: 21 Warga Masih Dicari, Tanah Terus Bergerak Ancam Tim SAR
-
Firli Bahuri Sambut Rencana Amnesti: Desak SP3 untuk Akhiri Status Tersangka Menggantung
-
Tragedi Longsor Cilacap: Belasan Rumah Terkubur, 20 Warga Masih dalam Pencarian Dramatis
-
Gegara Rokok, Bripda TT Tega Aniaya 2 Siswa SPN Hingga Viral, Kapolda NTT Tak Tinggal Diam
-
Fakta-fakta Roy Suryo Cs Diperiksa 9 Jam di Kasus Ijazah Jokowi, Berakhir Tak Ditahan
-
Meski Lebih Efisien, TII Ungkap Tantangan Baru dalam Pemisahan Jadwal Pemilu