Suara.com - DPRD DKI Jakarta telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Jakarta ke Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
Raperda tersebut merupakan hasil inisiatif para wakil rakyat ibu kota, agar besaran nilai uang tunjangan mereka naik.
Namun, usula kenaikan uang tunjangan anggota DPR DKI itu mendapat kritik dari Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.
Juli berharap, sebelum disahkan menjadi peraturan daerah (perda), mekanisme kenaikan uang tunjangan legislator itu mengikuti sistem yang juga diterapkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) pemprov setempat.
"Kalau menurut saya, kenaikan tunjangan itu sebaiknya mengikuti sistem yang sudah diterapkan Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama; mantan Gubernur DKI) kepada PNS," ujar Raja Juli saat dihubungi Suara.com, Selasa (25/7/2017).
Raja Juli mengatakan, kalau merujuk sistem yang dibuat Ahok, maka uang tunjangan untuk anggota DPRD yang rajin dan malas bakal berbeda.
"Misalnya (dewan) mengusulkan naik Rp30 juta, harus ada semacam TKD (tunjangan kinerja dewan) yang mekanismenya dibuat oleh eksekutif untuk menilai anggota legislatif, tentu sesuai dengan tupoksinya," jelasnya.
Ia meyakini, kinerja wakil rakyat Jakarta akan semakin baik apabila penghasilan yang didapatkan berdasarkan kinerja.
Baca Juga: Hebohkan Indonesia, Benarkah Perempuan Ini Presiden Kroasia?
"Dengan begitu diharapkan dewan rajin datang rapat, buat lebih banyak perda yang penting. Jadi itu lebih adil juga," ucapnya.
"Ini uang rakyat, apalagi sekarang kinerja DPRD jauh dari sempurna, dari baik," jelas jubir Ahok-Djarot di Pilkada 2017 lalu itu.
Berita Terkait
-
Ahok Kaget Buku 'Ahok di Mata Mereka' Diluncurkan ke Khalayak
-
Djarot Angkat Pejabat yang Distafkan Ahok, Apa Kata Lulung?
-
Djarot: Pak Ahok Masih Baik, Marah-marah Dulu Baru Ganti Pejabat
-
Bakal Diresmikan Jokowi, Simpang Susun Semanggi Diberi Nama Ahok?
-
Ahok Jadi Saksi Memberatkan Buni Yani? Ini Kata Pengacaranya
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Deddy Sitorus soal Dugaan Suap BEM UBK: Orkestrasi Murahan, Pasti Ada Arahan dari Atas
-
Bantah Anggaran Chromebook Rp9,9 Triliun, Nadiem: Tak Sampai 1 Persen APBN di Kemendikbudristek
-
Iran - AS Sepakat Bikin 4 Kelompok Kerja Khusus Bahas Teknis Perdamaian
-
Nadiem Makarim Akui Cemas Saat Jadi Menteri, Rekrut Tim Inti untuk Bantu Birokrasi
-
Di Sidang Korupsi Chromebook, Nadiem Ungkap Ada Arahan Langsung Jokowi
-
Heboh Dugaan Suap BEM UBK, Guntur Romli Singgung Modus MBG 'Mahasewa diBayar Gibran'
-
Pramono Pastikan HUT Jakarta ke-499 Berlangsung Meriah, Tapi Tak Berlebihan
-
DPR Desak PLN Lindungi UMKM Terdampak Pemadaman Listrik, Minta Ada Kompensasi Kerugian
-
Desain Kawasan Suburban Dinilai Perparah Emisi, Mengapa?
-
Kronologi Munas Jelang Muktamar NU Ricuh, Pejabat Organisasi Pecah Pendapat