Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menganggap pernyataan saksi kunci kasus korupsi wisma atlet Yulianis tidak berarti apa-apa. Kata Syarief, apa yang disampaikan Yulianis adalah fitnah yang berulang-ulang terhadap Partai Demokrat.
Dalam pernyataannya di hadapan Panitia Khusus Angket KPK, Yulianis mengatakan bahwa KPK sudah membuat surat pemanggilan pada putra SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas untuk kasus korupsi. Namun, pemanggilan itu tidak direstui Komisioner KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
"Saya pikir itu hanya kicauan yang tidak benar-benar lagi, itu fitnah-fitnah yang berulang. KPK ini kan sudah bekerja secara profesional, jadi tidak mungkin lah sesuatu yang tidak jelas tentu KPK tidak akan menindaklanjuti," kata Syarief di DPR, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Menurutnya, Ibas tidak tersangkut masalah seperti yang dituduhkan Yulianis. Dia pun beranggapan kalau memang Ibas punya masalah hukum dalam kasus korupsi, KPK sudah tentu menindaklanjutinya sejak lama.
"Tapi ternyata ini (Ibas) tidak dipangil-panggil (KPK) karena tidak ada bukti-bukti. Jadi itu hanya kicauan saja," kata Syarief.
Dia menjadi heran dengan langkah Pansus Angket KPK yang mendalami keterangan Yulianis. Menurutnya, kerja Pansus Angket KPK sudah melebar dari tujuannya.
"Makanya itu kami tidak mau ikut, karena kami melihat arahnya (Pansus Angket KPK) tidak jelas," kata Anggota Komisi I DPR ini.
Saksi kunci kasus korupsi wisma atlet Yulianis mengungkapkan dua mantan komisioner KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojantomenolak memanggil Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan malah menyebutnya teman.
"Komisioner saat itu Pak AS (Abraham Samad) dan BW (Bambang Widjojanto) menolak, katanya itu adalah seorang teman, jadi saya juga bingung, pemanggilan itu jadi 'kayak' pemilahan, ini teman, ini bukan. Ini bukan teman jadi dipanggil 'gitu'," kata Yulianis saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus Angket KPK, di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (24/7/2017).
Yulianis menjelaskan, dirinya mendapatkan cerita tersebut dari penyidik KPK bernama Sigit karena sempat bertanya mengapa alasan Ibas tidak dipanggil dalam kasus yang melilit Muhammad Nazaruddin.
Dia mengatakan nama Ibas disebut bukan hanya oleh dirinya, melainkan Nazaruddin dan Anas Urbaningrum juga menyebut ketua fraksi Partai Demokrat tersebut.
"Tapi, ya, jawabannya itu, 'ditolak bu, karena menurut komisioner (KPK) itu adalah teman.' Saya jadi suka tertawa sampai sekarang," ujarnya.
Baca Juga: KPK Khawatir Tudingan Yulianis Pengaruhi Kesaksian Nazaruddin
Yulianis menceritakan, penyidik KPK sudah tiga kali membuat surat panggilan untuk Ibas namun ditolak oleh kedua mantan Komisioner KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Karena itu dia menyimpulkan bahwa pemanggilan seorang di KPK ada pemilahan sehingga membuatnya terus bertanya mengapa ada pemilahan tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
Terkini
-
Pilkada Lewat DPRD, Lemhannas Sudah Serahkan Kajian Rahasia ke Prabowo
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP Mulai Lobi Fraksi Lain di Parlemen
-
Arus Pendek Listrik Bikin Rumah Lapak di Kebon Jeruk Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan ke Lokasi
-
Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD, Sikap PDIP Dinilai Tak akan Banyak Mengubah Arah
-
Menkes Minta Percepatan Perbaikan Rumah Nakes Terdampak Bencana di Sumatra: Biar Bisa Kerja Normal
-
Tak Hanya PDIP, Komisi II DPR Klaim Bakal Tampung Usulan Golkar hingga Gerindra Soal Model Pilkada
-
Ketua Komisi II DPR: Kunjungan Presiden Prabowo ke IKN adalah Pesan 'No Point to Return'
-
Tangerang 'Lumpuh' Diterjang Banjir: 50 Ribu Jiwa Terdampak, Kosambi Paling Parah
-
Kasus Dugaan Penipuan Akademi Crypto Masuk Tahap Pemeriksaan, Korban Klaim Rugi Rp3 Miliar
-
PDIP Pilih Jadi 'Penyeimbang': Strategi Cerdas atau Sekadar Oposisi Abu-Abu?