Suara.com - Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo, memandang rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto malam nanti sebagai silaturahmi sesama elite politik. Eko menilai hal ini sebagai hal yang positif dan perlu menjadi tradisi.
"Siapapun yang tokoh politik di Tanah Air, sewajarnya melakukan silaturahmi politik. Artinya, kita melihat itu sebagai peristiwa biasa," kata Eko kepada Suara.com, Kamis (27/7/2017).
Eko menyambut baik pertemuan para tokoh nasional untuk saling membahas soal-soal kebangsaan dan pemerintahan.
"Menurut saya harus didorong lebih banyak lagi elite politik saling bersilaturahmi untuk membahas masalah-masalah kebangsaan, masalah pemerintahan, dan sebagainya. Dan itu tidak terbatas pada elite pemerintah saja. Kita dorong semua elite untuk saling silaturahmi," katanya.
Ketika ditanya mengenai apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pergolakan dua poros politik yang puncaknya penolakan Gerindra dan Demokrat (serta PKS dan PAN) memilih walk out dari rapat paripurna DPR karena tidak setuju syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu menjadi UU, Eko mengatakan jika mau dipandang dari perspektif itu bisa saja.
Tetapi, Eko meyakini pertemuan Yudhoyono dan Prabowo tidak akan terfokus pada masalah jangka pendek.
"Kalau mau dikait-kaitkan bisa saja. Kalau mau dilihat pada aspek lebih kedepan, saya kira ini upaya untuk membangun, memikirkan masalah kebangsaan ke depan. Bukan terfokus pada masalah jangka pendek, seperti UU Pemilu dan lain-lain," katanya.
Eko mengatakan Yudhoyono merupakan mantan presiden dua periode dan Prabowo pernah menjadi calon presiden, tentu ketika mereka melakukan pertemuan, akan membicarakan hal-hal yang sifatnya strategis.
"Kita berharap itu adalah agenda yang sifatnya punya manfaat," kata Eko.
Mengenai apakah pertemuan tersebut merupakan sinyal Demokrat dan Gerindra akan menjalin koalisi untuk menghadapi Presiden Joko Widodo di pemilu tahun 2019, Eko mengatakan kalau mau dilihat dari sudut pandang seperti itu bisa saja.
"Kalau mau dilihat seperti itu bisa saja. Tetapi saya bukan Prabowo, bukan SBY, atau saya bukan dari lingkaran keduanya. Artinya, saya tidak mengerti yang mau dibicarakan. Ini menyangkut kedua tokoh politik yang memimpin partai tentu jika akan ada penjajakan-penjajakan seperti itu hal wajar dalam pertemuan mereka. Tetapi sekali lagi, kita memaknainya sebagai pertemuan dua pemimpin politik yang tidak perlu dianggap peristiwa besar," kata dia.
Ketika ditanya perlukah pertemuan kedua tokoh dikhawatirkan, Eko kembali menegaskan bahwa pertemuan tersebut dimaknai sebagai silaturahmi dan merupakan hal yang wajar.
"Peristiwa politik biasa. Sama saja dengan Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan juga lakukan silaturahmi dengan partai. Tapi kalau mau dikait-kaitkan dengan agenda 2019, ya, itu kemungkinan bisa terjadi. Tapi yang harus dilihat bahwa ini adalah dalam rangka politik kebangsaan," kata Eko.
Berita Terkait
-
Sampaikan Laporan Akhir ke Prabowo, Komisi Reformasi Polri Serahkan Berkas 3.000 Halaman
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Pedas! Gus Ipul Semprot Amien Rais: Saya Selalu Ingat Gus Dur, Dia Gak Bisa Dipercaya!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Mendagri Tegaskan Realisasi Program Perumahan Rakyat Akan Dorong Kemajuan Daerah
-
Hakim Siap Jemput Bola! Andrie Yunus Absen Sidang Demi Operasi Cangkok Kulit Akibat Air Keras
-
Misteri Hilangnya Pebisnis Berakhir Horor, Polisi Temukan Jasad dalam Perut Buaya Raksasa
-
Singapura Wacanakan Hukuman Cambuk untuk Siswa Pelaku Perundungan, Tuai Pro dan Kontra
-
KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya
-
Ekonomi Dunia Terancam 'Kiamat', Donald Trump Mulai Keder Hadapi Ketangguhan Iran di Selat Hormuz
-
Sidang Perdana Korupsi Bea Cukai: Bos Blueray Cargo John Field Hadapi Pembacaan Dakwaan
-
Mendagri: Program Tiga Juta Rumah Wujud Kepedulian Presiden kepada "Rakyat Kecil"
-
Mendagri: Program 3 Juta Rumah Percepat Akses Hunian Layak bagi Masyarakat Kurang Mampu
-
Polisi Buru Kiai Ashari! Tersangka Cabul Santri Ponpes Pati Bakal Dijemput Paksa Jika Mangkir