Suara.com - Pengamat politik Point Indonesia Arif Nurul Imam memprediksi setelah berlangsung pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra, semalam, konfigurasi di DPR bakal berubah.
"Pasca pertemuan ini, saya kira konfigurasi parlemen akan berubah, makin kritis dan makin besar kekuatannya," kata Nurul Imam kepada Suara.com.
Menyangkut Undang-Undang Pemilu yang menjadi tema pembahasan, menurut Nurul Imam, hal tersebut menjadi alarm bagi pemerintah bahwa UU tersebut mendapat perlawanan sekaligus menstimulus kekuatan kritis di parlemen kembali solid, setelah beberapa partai anggota Koalisi Merah Putih tergoda masuk kekuasaan.
Menurut Nurul Imam di luar pembahasan masalah kebangsaan, pertemuan tersebut hampir dipastikan tidak bebas kepentingan politik.
"Ada banyak kemungkinan terkait pertemuan tersebut. Bisa saja membahas bagaimana membangun koalisi dalam pelaksanaan pilkada serentak antara Demokrat dan Gerindra. Kemungkinan lain terkait politik agenda Pemilu 2019. Bisa saja ini komunikasi dan prakondisi untuk membangun koalisi pada Pemilu 2019," kata dia.
Mengenai kenapa pertemuan berlangsung di rumah di Cikeas, bukan di Hambalang (rumah Prabowo), Nurul Imam memandang sebagai bagian dari tradisi yunior kepada senior.
"Secara personalitas, Prabowo itu memiliki tradisi menghormati senior. SBY sebagai senior sewaktu sama-sama di militer," kata Nurul Imam.
Arief menambahkan pertemuan semalam bisa juga dipandang sebagai sebuah sinyal bakal terjadi koalisi antara Demokrat dan Gerindra dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, atau semacam pra kondisi.
"Ada kemungkinan bahas soal duet Prabowo dengan Agus (Yudhoyono) atau Ani (Yudhoyono), meski masih tersamar, semacam kode politik saja," kata dia.
Menurut analisa Nurul Imam pascapertemuan semalam ada kemungkinan kekhawatiran kubu pendukung Joko Widodo meningkat.
"Kekhawatiran itu kemungkinan besar pasti ada, karena kalau Demokrat-Gerindra solid tentu akan menjadi kekuatan politik yang bisa menjadi penyeimbang Jokowi," kata dia.
Nurul Imam yakin setelah Yudhoyono dan Prabowo bertemu, Jokowi akan mengintensifkan komunikasi dengan kalangan yang dapat memperbesar kekuatan politik.
Berita Terkait
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
MBG: Niat Baik Tanpa Kontrol? Tragedi Keracunan Ratusan Siswa di Balik Program Makan Bergizi Gratis
-
Iklan Presiden Prabowo di Layar Lebar, Bioskop Jadi Panggung Politik?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO