Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna H Laoly dan Komisioner KPU Ilham Saputera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tantang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus dugaan skandal pemberian izin lahan gambut. Sebab, menurut dia, kebakaran hutan yang sering terjadi di negeri ini diduga kuat karena permainan izin lahan.
"Itu gugat siapa yang memberi izin tanah gambut seenaknya saja. Yang bikin kebakaran. KPK jangan diam saja," kata Tjahjo di Gedung Manggala Wana Bhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (3/8/2017).
KPK, kata Tjahjo, tidak boleh mendiamkan hal ini. KPK harus turun dan mencari tahu siapa yang telah mengeluarkan izin lahan gambut dan siapa yang menikmati hasil tanah gambut.
Lebih jauh, Tjahjo mengatakan sekarang KPK mulai fokus menangani kasus-kasus korupsi di sektor pertambangan.
Tjahjo berharap kelak KPK juga menggarap kasus di sektor pengadaan tanah gambut.
"Siapa yang mengelola, pemberi izin, siapa yang membiarkan, menelantarkan, yang menjual belikan harus diusut," kata Tjahjo.
Ia menduga dari skandal perizinan lahan gambut tersebut terdapat uang triliunan rupiah yang tidak jelas asal usulnya. Dan diduga merugikan negara.
"Itu Triliunan. mudah-mudahan KPK akan mengusut masalah ini. Saya tunggu aksi KPK ini," kata Tjahjo.
"Itu gugat siapa yang memberi izin tanah gambut seenaknya saja. Yang bikin kebakaran. KPK jangan diam saja," kata Tjahjo di Gedung Manggala Wana Bhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (3/8/2017).
KPK, kata Tjahjo, tidak boleh mendiamkan hal ini. KPK harus turun dan mencari tahu siapa yang telah mengeluarkan izin lahan gambut dan siapa yang menikmati hasil tanah gambut.
Lebih jauh, Tjahjo mengatakan sekarang KPK mulai fokus menangani kasus-kasus korupsi di sektor pertambangan.
Tjahjo berharap kelak KPK juga menggarap kasus di sektor pengadaan tanah gambut.
"Siapa yang mengelola, pemberi izin, siapa yang membiarkan, menelantarkan, yang menjual belikan harus diusut," kata Tjahjo.
Ia menduga dari skandal perizinan lahan gambut tersebut terdapat uang triliunan rupiah yang tidak jelas asal usulnya. Dan diduga merugikan negara.
"Itu Triliunan. mudah-mudahan KPK akan mengusut masalah ini. Saya tunggu aksi KPK ini," kata Tjahjo.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
Terkini
-
Nota Perlawanan Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Ditolak, Nadiem Makarim: Saya Kecewa
-
Gaji ASN Pemprov Gorontalo Macet, Gubernur Gusnar Ismail Sampaikan Permohonan Maaf
-
Terjebak Tiga Hari di Tengah Ancaman OPM, 18 Karyawan Freeport Dievakuasi TNI
-
Usai Resmikan Sekolah Rakyat, Prabowo Lanjutkan Kunjungan ke Balikpapan dan IKN
-
Indonesia Dilanda 2.139 Bencana di 2025: Didominasi Banjir dan Tanah Longsor
-
Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Bukan Salah Orang Tuamu, Memang Negara Belum Mampu Beri Terbaik
-
Rismon Desak Klarifikasi Jujur Usai Eggi Sudjana Disebut Minta Maaf dan Rangkul Jokowi di Solo
-
Bivitri Susanti Nilai Pilkada Tidak Langsung Berisiko Membuat Pemimpin Abai ke Rakyat
-
Fakta di Balik Siswa Sekolah Rakyat: 67 Persen dari Keluarga Berpenghasilan di Bawah Rp1 Juta
-
Pelapor Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dipanggil Polda, Laporan Eggi Sudjana Dicabut?