Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna H Laoly dan Komisioner KPU Ilham Saputera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tantang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus dugaan skandal pemberian izin lahan gambut. Sebab, menurut dia, kebakaran hutan yang sering terjadi di negeri ini diduga kuat karena permainan izin lahan.
"Itu gugat siapa yang memberi izin tanah gambut seenaknya saja. Yang bikin kebakaran. KPK jangan diam saja," kata Tjahjo di Gedung Manggala Wana Bhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (3/8/2017).
KPK, kata Tjahjo, tidak boleh mendiamkan hal ini. KPK harus turun dan mencari tahu siapa yang telah mengeluarkan izin lahan gambut dan siapa yang menikmati hasil tanah gambut.
Lebih jauh, Tjahjo mengatakan sekarang KPK mulai fokus menangani kasus-kasus korupsi di sektor pertambangan.
Tjahjo berharap kelak KPK juga menggarap kasus di sektor pengadaan tanah gambut.
"Siapa yang mengelola, pemberi izin, siapa yang membiarkan, menelantarkan, yang menjual belikan harus diusut," kata Tjahjo.
Ia menduga dari skandal perizinan lahan gambut tersebut terdapat uang triliunan rupiah yang tidak jelas asal usulnya. Dan diduga merugikan negara.
"Itu Triliunan. mudah-mudahan KPK akan mengusut masalah ini. Saya tunggu aksi KPK ini," kata Tjahjo.
"Itu gugat siapa yang memberi izin tanah gambut seenaknya saja. Yang bikin kebakaran. KPK jangan diam saja," kata Tjahjo di Gedung Manggala Wana Bhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (3/8/2017).
KPK, kata Tjahjo, tidak boleh mendiamkan hal ini. KPK harus turun dan mencari tahu siapa yang telah mengeluarkan izin lahan gambut dan siapa yang menikmati hasil tanah gambut.
Lebih jauh, Tjahjo mengatakan sekarang KPK mulai fokus menangani kasus-kasus korupsi di sektor pertambangan.
Tjahjo berharap kelak KPK juga menggarap kasus di sektor pengadaan tanah gambut.
"Siapa yang mengelola, pemberi izin, siapa yang membiarkan, menelantarkan, yang menjual belikan harus diusut," kata Tjahjo.
Ia menduga dari skandal perizinan lahan gambut tersebut terdapat uang triliunan rupiah yang tidak jelas asal usulnya. Dan diduga merugikan negara.
"Itu Triliunan. mudah-mudahan KPK akan mengusut masalah ini. Saya tunggu aksi KPK ini," kata Tjahjo.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Periksa Wakil Bupati Mempawah, KPK Cecar Soal Produk Hukum Terkait Pembangunan Jalan
-
Ketua KPK Usul Pasal Gratifikasi Dihaspuskan dari UU Korupsi, Begini Alasannya
-
Ketua KPK Pastikan Akan Memanggil Ridwan Kamil Terkait Korupsi Iklan BJB, Tapi...
-
Hitung Mundur Dimulai, KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji!
-
Fantastis! KPK Terima Pengembalian Uang Puluhan Miliar Terkait Kasus Haji, Dari Siapa Saja?
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Prajurit Gugur saat Persiapan HUT TNI di Monas, Pratu Johari Patah Tulang usai Jatuh dari Atas Tank
-
Monas Banjir Sampah Usai Puncak HUT ke-80 TNI: 126 Ton Diangkut!
-
Magang PAM JAYA 2025 Dibuka, Peluang Emas Fresh Graduate dan Kisaran Gajinya
-
Kejagung 'Skakmat' Balik Kubu Nadiem Makarim: Bukan Cuma 2, Kami Punya 4 Alat Bukti!
-
Terjatuh dari Atas Tank Ketinggian 4 Meter, Prajurit Kostrad Gugur di Monas
-
Sidang UU Pers di MK, Pemerintah Sebut Iwakum Tak Punya Legal Standing
-
Gedung Ponpes Al-Khoziny Ambruk, Ketua Komisi VIII Soroti Kelalaian Pengawasan dan Dorong Pembenahan
-
KPK Periksa Ria Norsan soal Korupsi Jalan, Istri yang Jadi Bupati Mempawah Tak Ikut Diperiksa
-
'Cuma Masalah Waktu', KPK Janji Umumkan Tersangka Korupsi Haji Rp1 Triliun
-
Walau Berat, Gibran Bisa Berdamai dengan Subhan Palal soal Gugatan Rp125 Triliun, Apa Syaratnya?