Pilkada 2018, Hanura Prioritaskan Koalisi Pemerintah

Suara.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Hanura mengusulkan supaya calon kepala daerah dari partainya akan bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah saat ini. ‎

"Kami menyarankan agar Hanura di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota membangun koalisi dengan enam partai politik koalisi pendukung Jokowi," kata Sekretaris Steering Committee Hanura Fauzi Amro di arena Rapimnas Partai Hanura The Stones Hotel, Kuta, Bali, Sabtu (5/7/2017).

‎Enam partai pendukung pemerintah itu adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem, PPP dan PAN.

Kata Fauzi, Hanura sudah merasa nyaman dengan koalisi ini. Sehingga, disarankan koalisi ini dijaga hingga ke Pilkada nanti.

"Tapi kalau mereka (partai pendukung pemerintah) nggak bisa, ya kami nggak akan paksakan. Misalnya, PDI Perjuangan dan Golkar kan sudah matang, kan itu nggak bisa dipaksakan. Itu kan kausistik," ujarnya.

Dia menambahkan, bentukan koalisi pada Pilkada 2018 ini, sekaligus menjadi strategi untuk dukungan pemenangan Joko Widodo sebagai calon presiden ‎yang akan didukung Hanura pada Pemilu 2019.‎
‎
"Jadi nanti akan diputuskan. Kalau kita dukung Jokowi, dukungan itu tidak hanya di surat pernyataan tapi di seluruh alat peraga, media sosial, serangan udara dan serangan darat, iklan, dan lain-lain," ujar Fauzi.
‎
‎Partai Hanura belum memutuskan nama-nama calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada 2018. Fauzi mengatakan, calon kepala daerah dari Partai Hanura diusulkan oleh DPD atau DPC yang kemudian dilaporkan kepada DPP setelah dilakukan survei internal.
‎
"Sekarang masih proses, 7-8 Agustus, mereka (DPD) ke pusat untuk menyampaikan. Kalau daerah ingin koalisi 'A' ya pusat (DPP) ikut. Yang menentukan Provinsi (DPD) dan Kabupaten/Kota (DPC)," ‎kata Anggota Komisi IV DPR itu.‎