Suara.com - Peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat besar dan marak. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, 250 ton sabu masuk ke Indonesia pada tahun 2016 lalu.
Kasubdit Masyarakat dan Pendidikan BNN Sudirman mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi dari pemerintah Cina ada 800 jenis narkoba baru sudah ada di sana.
"Kita dapat informasi juga dari pemerintha Tiongkok ada 800 jenis baru sudah ada di sana (Cina). Dan tidak menutup kemungkninan jenis baru msuk ke negara kita klo kita tidak waspada," kata Sudirman di Grand Mercure Kemayoran, Jalan H. Benyamin Sueb, Superblok Mega Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2017).
Menurut Sudirman, proses rehabilitasi penyalahgunaan narkoba sejauh ini paling banyak kasus narkotika. Tetapi, BNN, juga akan melayani penyalahgunaan kasus psikotropika.
"Kita berkesimpulan artinya kasus narkotika dan psikotropika akan dilayani. Ini gratis," ujar Sudirman.
Sudirman meminta pemakai narkoba untuk melapor ke BNN apabila ingin bersih. BNN, kata dia, akan memberikan rehabilitasi pada pengguna narkoba secara gratis.
Lebih jauh, BNN tidak akan memproses hukum masyarakat yang melaporkan dan ingin sembuh dari penggunaan barang haram.
"Sebelum tertangkap lebih baik melaporkan diri. Kalau sudah tertangkap pasti proses tetap berjalan. Beberapa kasus dia ditangkap dan di rehabilitasi tapi kasusnya tetap berjalan," katanya.
"Sebaiknya mari kita selamatkan juga saudara kita agar nggak divonis pidana, masuk ke persidangan. Ayo lapor, kami menampung untuk menyelamatkan mereka," lanjut Sudirman.
Baca Juga: Dari Kasus Narkoba Tora Sudiro, BPOM Buat Aksi Nasional
Seusai menghadiri acara pembahasan teknis Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan Obat, Sudirman menambahkan proses rehabilitasi di BNN memakan waktu enam bulan. Proses itu akan ditambah apabila belum ada perubahan.
"Kalau setelah enam bulan perlu rawat lanjutan tetap ditambah, paling lama 1 tahun. Setelah itu kita kembalikan pada masyarakat," katanya.
Pada tahun 2016 lalu, target BNN melakukan rehabilitasi pemakai narkoba sebanyak 100 ribu pecandu. Tetapi, angka tersebut tidak berhasil dicapai karena masyarakat tidak mau melapor lantaran beranggapan akan diproses hukum.
"Karena masyarakat masih menganggap pencandu itu aib, nggak mau melaporkan. Sehingga stigma itu yg pelru diluruskan. Dan ada yang takut kalau melapor akan dipidana padahal tidak. Kalau melaor itu dapat pelakuan humanis," jelas Sudirman.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional