Suara.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisin, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Pemerintah Daerah Provinsi Kaliman Selatan, mencetus gerakan "Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan Obat".
Kepala Badan POM RI Penny Kusumastuti Lukito mengatakan aksi yang baru akan diluncurkan di Kalimantan Selatan pada 19 September 2017 mendatang itu bukan terkait merebak pemberitaan penyalahgunaan obat keras dengan merek dagang Dumolid oleh salah satu aktor ternama, Tora Sudiro.
"Tapi itu (kasus Tora) bukan bagi pencetus kegiatan ini saja. Aksi nasional pemberantasan penyalahgunaan obat itu sudah kami canangkan dua samlai tiga bulan lalau," ujar Penny di Grand Mercure Kemayoran, Jalan H. Benyamin Sueb, Superblok Mega Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2017).
Menurut Penny, pengawasan obat dan makanan tidak bisa dilakukan singgle player oleh Badan POM sendiri. Oleh karena itu, Badan POM mengajak kementerian atau lembaga terkait.
Pada tahun ini, Badan POM fokus pada pengawasan obat-obat tertentu. Pertama, melakukan audit terpadu ke sarana produksi. Kedua, mengaudit ke sarana distribusi resmi untuk memverifikasi penarikan dan pemusnahan carisoprodol. Ketiga, melaksanakan pengawasan di sarana pelayanan kefarmasian di apotek, rumah sakit, puskesmas, dan kelinik kesehatan.
Dari 7 sampai 18 Agustus 2017, Badan POM melakukan intensifikasi pengawasan obat dan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat aktif) di sarana pelayanan kefarmasian yaitu apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan.
Selain itu, Badan POM juga melakukan peningkatan pengawasan penjualan obat keras secara online.
"Hingga Juli 2017 telah teridentifikasi sebanyak 118 situs yang menjual obat keras. 98 situs telah diblokir. Dan 20 situs lainnya masih dalam tahap pemblokiran di Kementerian Komunikasi dan Informatika," kata dia.
Hasil akhir aksi nasional ini, kata Penny, agar penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Indonesia dapat diberantas hingga ke akar-akarnya.
Baca Juga: BPOM Pastikan Pesan Virus Berbahaya Dalam Paracetamol Hoax
"Ini untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat, terutama generasi muda Indonesia," katanya.
Penny menerangkan, aksi ini dipusatkan di Kalimantan Selatan karena Badan POM menemukan banyak penyalahgunaan obat yang sudah dilarang. Contohnya seperti obat carnophen yang sebenarnya sudah tidak lagi diproduksi.
"Karena carnophen itu adalah obat yang sudah ilegal. Obat yang nomor produksinya sudah kita tarik pada tahun 2009 itu," kata Panny.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta
-
Rp500 T Subsidi Bansos Meleset, Gus Ipul Akui Hampir Separuh Penerima Bantuan Salah Sasaran
-
Dua Sahabat Satu Mobil Menuju Istana, Hormat Prabowo Bikin Senyum Raja Abdullah II
-
Wamendagri Ribka Haluk Sebutkan TPID Bali Miliki Peran Strategis Dalam Mendukung Program Nasional
-
Dipolisikan ARAH, Ribka Tjiptaning Berani Adu Data: Banyak Korban Kejahatan Soeharto Siap Bersaksi
-
Konsolidasi PPP: Mardiono dan Din Syamsuddin Bahas Kebangkitan Politik Islam untuk Persiapan 2029
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Waketum Golkar Tak Mau Ada Polemik Berkepanjangan