Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Sholahudin Wahid memrediksi Khofifah Indar Parawansa kemungkinan akan dipasangkan dengan kader di luar Nahdlatul Ulama (NU) jika ia memastikan diri ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur pada 2018.
"Nanti harus mengacu pada survei. Jika tidak keliru, Januari 2018 (Jadwal penetapan pasangan calon), jadi penentuan pasti mendekati itu, tidak mungkin sekarang, dan saya pikir di luar kader NU," katanya saat dikonfirmasi terkait dengan kabar Khofifah Indar Parawansa akan maju Pilkada Jatim, di Jombang, Jawa Timur, Minggu (13/8/2017).
Pria yang akrab disapa Gus Sholah itu mengatakan, dukungan pada Khofifah untuk kembali berlaga di Pilkada Jatim memang cukup besar. Dukungan tersebut juga tidak bisa diabaikan. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak, sebab Khofifah adalah seorang menteri dan jika ingin maju pilkada harus mendapatkan izin dari Presiden.
"Ini menampung dari bawah dan permintaan kuat tidak bisa diabaikan. Tinggal sekarang apakah Presiden mengizinkan atau tidak. Tidak mungkin maju jika tidak dapat izin dari Presiden," katanya.
Ia juga membantah dirinya disebut sebagai ketua tim. Ia hanya mengatakan, jika memang Khofifah maju, yang menjadi ketua tim tentunya anak muda. Hal itu juga terkait dengan pasangan yang akan digandeng dalam Pilkada Jatim 2018.
Gus Sholah juga mengatakan, hasil survei saat ini belum tentu menjadi penentu pemenang Pilkada Jatim 2018. Sejumlah daerah, dari hasil survei ternyata belum tentu menang. Salah satunya Pilkada DKI Jakarta, yang ternyata tidak sesuai dengan hasil survei awal.
Sementara itu, Khofifah Indar Parawansa tidak menjawab dengan tegas dirinya ikut berlaga dalam Pilkada Jatim 2018. Ia hanya mengatakan, saat ini masih berupaya menyamakan frekuensi agar semuanya kondusif.
"Jadi, saya sedang menyamakan frekuensi, ada FM, AM. Jika sudah sama, sudah kondusif, baru saya melapor," katanya.
Baca Juga: Soal Pilgub Jatim, Khofifah: Saya Sedang Samakan Frekuensi
Khofifah yang juga menteri sosial itu mengatakan saat ini dirinya hanya fokus untuk memaksimalkan mandat yang telah disampaikan oleh Presiden, yaitu menjadi menteri sosial. Termasuk, ketika Kemensos mengadakan pertemuan yang mengundang para putra dan putri tokoh pendiri bangsa.
"Saya tetap maksimalkan mandat sebagai Mensos. Di Kemensos ada direktur kepahlawanan dan keperintisan. Jadi kunjungan saya kaitannya maksimalkan kinerja Kemensos," kata Khofifah.
Pilkada Jatim akan digelar pada 2018. Sejumlah calon bersiap ikut dalam pilkada tersebut, salah satunya Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. Sejumlah partai juga sudah membuka pendaftaran, termasuk DPD Partai Golkar Jawa Timur mulai yang membuka pendaftaran bakal calon Gubernur untuk Pilkada Jatim 2018, Senin (7/8/2017). Di partai berlambang pohon beringin itu, Saifullah Yusuf juga yang pertama mengambil formulir pendaftaran, namun hingga kini belum dikembalikan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal