Kuasa Hukum Novel Bantah Kliennya Hambat Penyelidikan

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya pada Senin (14/8/2017) di Singapura. Menurut Tim Advokasi Novel, kliennya sangat kooperatif dengan polisi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan penganiayaan dengan penyiraman air keras oleh pelaku yang tidak dikenal.

"Kami Tim Advokasi Novel Baswedan menyampaikan bahwa Novel Baswedan sangat kooperatif untuk diperiksa oleh kepolisian. Hal tersebut kami apresiasi mengingat terdapat beberapa hal yang sebenarnya bisa dipermasalahkan oleh Novel Baswedan," kata salah satu anggota Tim Advokasi Hariz Azhar melalui keterangan persnya.

Permasalahan yang dimaksudkan Haris adalah terkait pemeriksaan yang tidak didahului dengan surat panggilan untuk pemeriksaan. Kepolisian hanya mengajukan pendampingan proses penyidikan yang diterima oleh KPK. Padahal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sudah diatur bahwa pemeriksaan saksi harus didahului oleh pemanggilan terhadap saksi 3x24 jam sebelum pemeriksaan.

"Masalah lainnya, pemeriksaan tidak didahului dengan koordinasi secara resmi kepada otoritas setempat. Lazimnya pemeriksaan saksi di luar negeri harus didahului dengan koordinasi otoritas setempat, baik itu KBRI maupun institusi penegak hukum setempat. KBRI mengajukan surat pemanggilan terhadap orang yang diperiksa. Dalam pemeriksaan Novel Baswedan hal tersebut tidak dilakukan," kata Haris.

Mantan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) tersebut juga mempersoalkan pemeriksaan polisi yang dilakukan disaaat kondisi Kesehatan Novel masih dalam pengawasan dokter. Sebab, Novel masih mengalami sejumlah gangguan karena dampak penyerangan terhadap dirinya. Bahkan diencanakan pada tanggal 17 Agustus2017 akan menjalani operasi besar untuk mata kirinya yang rusak parah akibat siraman air keras.

"Pemeriksaan tidak didahului dengan meminta izin dari dokter yang merawat Novel," kata Haris.

Menurut Haris, itikad baik Novel Baswedan untuk tetap bersedia diperiksa oleh kepolisian menunjukkan bahwa tuduhan Novel tidak kooperatif dan menghambat jalannya penyidikan, merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Kata dia, beberapa kali kepolisian menyatakan bahwa mereka terhambat untuk memeriksa Novel, padahal prosedur untuk pemeriksaan belum pernah ditempuh dan terlebih sebelumnya di rumah sakit Novel juga sudah menceritakan kronologis dan informasi terkait peristiwa penyerangan kepada kepolisian.

"Meskipun Novel menjalani pemeriksaan, tim kuasa hukum dan Novel sendiri meragukan langkah serius dari kepolisian. Bahkan ada ketidakpercayaan terhadap kinerja kepolisian mengingat banyaknya kejanggalan dalam penyidikan kasus Novel seperti tidak adanya sidik jari, polisi menyatakan bahwa orang yang mengintai rumah Novel hanyalah sekelompok “mata elang”, saksi penting tidak dilindungi identitasnya oleh kepolisian, dan proses penyidikan yang berkembang sangat lambat selama lebih empat bulan," katanya.

Baca Juga: Belajar dari Kasus Munir untuk Ungkap Kasus Novel Baswedan

Tim advokasi juga khawatir polisi akan meminta Novel membuktikan siapa aktor intelektual penyerangan. Sebab kalau itu yang terjadi, maka dapat disebut sebagai tindakan yang tidak adil mengingat Novel adalah korban bukan pelaku.

"Tanggungjawab mengungkap aktor intelektual adalah tugas kepolisian, bukan korban. Kekhawatiran lainnya adalah pemeriksaan hanya sekedar formalitas dan pintu masuk menyudutkan Novel yang sudah berbicara ke media mengenai dugaan keterlibatan jendral di kepolisian. Jika hal tersebut terjadi tentunya semakin beralasan bahwa kasus ini harusnya diselesaikan melalui Tim Gabungan Pencari Fakta, bukan kepolisian," kata Haris.