Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik Andi Narogong menjalani sidang perdana di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/8).
Baca 10 detik
Terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik Andi Agustinus atau Andi Narogong membantah sebagian isi dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dia mengaku tidak pernah melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Golkar (ketika itu) Setya Novanto di gedung DPR, lantai 12, di rumah Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, serta beberapa tempat lainnya untuk membahas proyek e-KTP.
"Nggak ada," kata Andi sambil menggeleng-gelengkan kepala saat hendak masuk ke ruang tahanan KPK yang terletak di basement Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2017).
Dalam uraian fakta yang dibacakan jaksa, Andi disebut melakukan pertemuan dengan beberapa anggota DPR, khususnya Novanto, Anas Urbaningrum (Demokrat), dan M. Nazaruddin (Demokrat) karena mereka dianggap sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar yang dapat mendorong Komisi II menyetujui anggaran e-KTP.
Jawaban serupa pernah dilontarkan Andi pada sidang sebelumnya, Senin (29/5/2017), dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Andi mengaku hanya bertemu sekali dengan Novanto untuk menawarkan kaos dan atribut partai menjelang kampanye.
Saksi kunci perkara e-KTP Paulus Tanos pada persidangan Kamis (18/5/2017) mengatakan Andi tidak pernah bertemu Novanto. Paulus Tanos ketika itu menuding Andi hanya menjual nama Novanto agar diikutsertakan dalam proyek e-KTP.
Pernyataan Paulus Tanos diperkuat oleh pengakuan Nazarudin dalam sidang pada Selasa (4/4/2017). Ketika itu, Nazarudin membantah bertemu Novanto untuk membahas e-KTP.
Kuasa hukum juga menilai dakwaan jaksa tidak sepenuhnya benar, termasuk informasi yang menyebutkan pemberian uang kepada pimpinan badan anggaran DPR yang dilakukan di ruang kerja Novanto di lantai 12, gedung DPR.
"Fakta-fakta itu sebagian ada, tapi sebagian juga harus kita luruskan di persidangan nanti. Jadi tidak semuanya benar," kata Syamsul saat ditemui usai persidangan.
Syamsul menyatakan pihaknya akan memeriksa alat bukti yang akan diajukan Jaksa KPK untuk membuktikan dakwaan terhadap Andi.
"Mana yang benar dan mana yang salah akan kita cek saksinya. Kita tidak bisa mendahului persidangan," kata Syamsul.
Jawaban serupa pernah dilontarkan Andi pada sidang sebelumnya, Senin (29/5/2017), dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Andi mengaku hanya bertemu sekali dengan Novanto untuk menawarkan kaos dan atribut partai menjelang kampanye.
Saksi kunci perkara e-KTP Paulus Tanos pada persidangan Kamis (18/5/2017) mengatakan Andi tidak pernah bertemu Novanto. Paulus Tanos ketika itu menuding Andi hanya menjual nama Novanto agar diikutsertakan dalam proyek e-KTP.
Pernyataan Paulus Tanos diperkuat oleh pengakuan Nazarudin dalam sidang pada Selasa (4/4/2017). Ketika itu, Nazarudin membantah bertemu Novanto untuk membahas e-KTP.
Kuasa hukum juga menilai dakwaan jaksa tidak sepenuhnya benar, termasuk informasi yang menyebutkan pemberian uang kepada pimpinan badan anggaran DPR yang dilakukan di ruang kerja Novanto di lantai 12, gedung DPR.
"Fakta-fakta itu sebagian ada, tapi sebagian juga harus kita luruskan di persidangan nanti. Jadi tidak semuanya benar," kata Syamsul saat ditemui usai persidangan.
Syamsul menyatakan pihaknya akan memeriksa alat bukti yang akan diajukan Jaksa KPK untuk membuktikan dakwaan terhadap Andi.
"Mana yang benar dan mana yang salah akan kita cek saksinya. Kita tidak bisa mendahului persidangan," kata Syamsul.
Komentar
Berita Terkait
-
Tetap Berstatus Kader, Golkar Senang Setnov Bebas: Secara Prosedur Semuanya Memenuhi Syarat
-
Setnov Bebas: Misteri Kematian Johannes Marliem dan Rekaman 500 GB Bukti Korupsi e-KTP
-
Blak-blakan! Ketua KPK Sebut Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Kurang Adil, Kenapa?
-
Setya Novanto Hirup Udara Bebas: Preseden Buruk Bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
-
Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK Ingatkan Dosa Korupsi E-KTP: Itu Kejahatan Serius!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Alasan Penggugat Minta Gibran Ganti Rugi Rp125 Triliun soal Ijazah SMA
-
Pelican Crossing Cikini Diapresiasi Warga dan Pengamat
-
Yurike Sanger Istri Ke-7 Soekarno Wafat di Amerika, Terungkap Penyebab Wafatnya Sang 'Yuri Sayang'
-
Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama Tahun 2026, Catat Tanggalnya
-
Resmi Diumumkan, Ini Dia 8 Hari Cuti Bersama 2026, Siap-siap Atur Jadwal Libur Panjang dari Sekarang
-
Minta Maaf Kasus Keracunan MBG Kembali Terulang, Pemerintah: Bukan Kesengajaan
-
Sejarah Bakal Berakhir! Kementerian BUMN di Ambang Dilebur ke Danantara, Istana-DPR Beri Sinyal Kuat
-
Wali Kota Prabumulih Langgar Aturan Buntut Copot Kepsek SMPN 1, Ini Sanksi dari Kemendagri
-
Modus Licik Eks Pejabat MA Zarof Ricar Sembunyikan Aset Rp35 Miliar, Ternyata Atas Nama Dua Anaknya
-
Wali Kota Prabumulih Beri Hadiah Motor Listrik ke Kepsek SMPN 1, Auto Dinyinyiri Warganet