Suara.com - Polisi berhasil mengungkap Saracen, sindikat yang melakukan tindakan penyebaran isu berbau suku, agama, ras dan golongan.
Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) meminta supaya pengungkapan ini tidak hanya dilakukan kepada akun yang terorganisir seperti Saracen, tetapi juga terhadap akun-akun pribadi.
"Sudah sepantasnya akun pribadi maupun yang terorganisir bisa dijerat dengan UU ITE. Polri juga tidak perlu menunggu ada laporan mengenai ujaran kebencian karena ini bukan delik aduan," ujar Romi dalam pernyataannya, Jumat (25/8/2017).
Anggota Komisi IV DPR ini menerangkan kasus penyebaran isu SARA dapat merusak persatuan dan kesatuan serta soliditas bangsa. Karenanya, pinta dia, polisi harus segera menindak kasus penyebaran isu SARA ini tanpa mempertimbangkan sindikat atau pribadi.
Penyebaran isu SARA, kata Rommy, sudah menjadi bisnis yang menggiurkan. Karenanya kasus ini harus diungkap tidak hanya berhenti di tingkat operatornya saja.
"Terapi kejut ini perlu dilakukan agar bisnis yang mengeksploitasi kebencian dan fitnah, tidak semakin membesar. Bisnis fitnah dan hoax ini juga muncul sebagai konsekuensi dari dunia maya," kata dia.
Pasalnya, bila hanya operatornya saja yang dihentikan, maka dengan mudah pelaku intelektual menyewa operator lainnya. Untuk itu Polri perlu lebih proaktif dalam menjaring ujaran kebencian.
"Saya juga mengimbau Polri untuk memonitor grup-grup chat. Karena, sebaran ujaran kebencian banyak beredar di sana dan selama ini tidak terpantau dibanding sirkulasi di media sosial yang lebih terbuka," tukasnya.
Baca Juga: Polisi Buru Pemesan "Hate Speech" Saracen
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu