Suara.com - Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu menyebut ada 'geng keenam' yang membajak KPK. Geng ini, kata Masinton, yang membuat KPK berani bekerja di luar aturan, baik aturan ketatanegaraan dan sistem peradilan pidana.
"Sehingga KPK tidak mau diawasi oleh lembaga negara lain seperti DPR dan tidak patuh kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Masinton, Jakarta, Senin (28/8/2017).
Politikus PDI Perjuangan ini menyebut geng tersebut menjadikan KPK seperti Partai Politik. Dia menambahkan, seluruh tindakan KPK didukung oleh geng keenam, termasuk ICW yang memposisikan diri sebagai sayap partai politik KPK.
"Contoh keberadaan geng ke 6, mereka agresif membela geng mereka yang bermasalah di KPK, Bambang Widjojanto, Abraham Samad, Chandra Hamzah dan Novel Baswedan. Mereka galang solidaritas. Sementara Antasari Azhar yang bukan geng mereka dibiarkan tanpa ada penggalangan solidaritas saat menghadapi masalah hukum," kata Masinton tanpa menunjuk geng yang dimaksud.
Masinton mengatakan, geng tersebut ingin menancapkan pengaruh dan kekuasaannya di KPK dan tidak segan-segan mempersoalkan keberadaan penyidikan dari kepolisian yang ditugaskan di KPK.
"Misalnya penolakan Novel Cs yang menggunakan wadah pegawai KPK untuk menolak Aris Budiman sebagai direktur penyidkkan KPK," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Viral Drama Tetangga di Jakbar: Tegur Drummer Berisik, Pria Ini Dicekik, Kini Saling Lapor Polisi
-
Residu Pilkades Bikin Bansos Melenceng, KemendesKemensos Satukan Data Desa
-
Pengamat: JPN Kejaksaan di Proyek Chromebook Hanya Kawal Prosedur, Bukan Hapus Niat Jahat
-
Kenaikan Gaji Hakim Bisa Tekan Korupsi, KPK: Tapi Tergantung Orangnya
-
TNI Mulai Latih Prajurit untuk Pasukan Perdamaian Gaza
-
Mata Tua Bersinar Kembali: Kemensos Bagi-Bagi Harapan Lewat Operasi Katarak Gratis di 5 Kabupaten
-
Kebebasan Pers Memburuk, Skor IKJ 2025 Terendah Sepanjang Sejarah
-
Wamensos Buka Pelatihan Sekolah Rakyat di Magelang: Siap Cetak Generasi Kaya & Berkarakter Kuat!
-
Hapus Impunitas Oknum Aparat, Komisi XIII DPR Didorong Masukkan Revisi UU 31/97 ke Prolegnas
-
Aturan Tar dan Nikotin Dikhawatirkan Picu PHK Massal di Industri Kretek