Suara.com - DPR menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-72 DPR RI, Selasa (29/8/2017). Rapat paripurna ini beragenda tunggal, yaitu pidato Ketua DPR mengenai laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2016-2017.
Sebelum memasuki agenda utama, sejumlah instrupsi muncul. Interupsi ini muncul menanggapi tentang nasib kelompok muslim Rohingya yang mengungsi dan terlunta-lunta di Bangladesh.
"Kalau hari ini kita ultah ke 72, kita bisa makan-makan, minum-minum, bisa nyanyi-nyanyi, saudara kita jangankan untuk makan dan bernyanyi, bertahan hidup pun tak bisa tanpa jelas kesalahan dan dosa mereka, anak-anak, perempuan, ibu-ibu dibantai tanpa perasaan dan prikemanuisiaan dengan biadab," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam interupsinya.
Karenanya, Anggota Komisi I DPR ini meminta DPR sebagai wakil rakyat yang tentu punya prikemanusiaan bukan hanya bicara soal hak asasi di Indonesia saja, tapi juga di dunia tanpa mencampuri dan intervensi negara tertentu.
"Kalau sudah membantai menghabisi nyawa manusia harua distop. Dan pimpinan DPR tolong sampaikan ke pemerintah untuk lakukan-langkah ril dan kongkrit untuk menghentikan pembantai-pembantaian di belahan bumi ni khusunya Rohingya," kata Jazuli.
"Mudah-mudahan setelah pidato, Pak Ketua, pimpinan ada yang langsung smpailan ke presiden untuk lakukan langkah-langkah ril dan kongkrit," tambahnya.
Interupsi ini ditanggapi Ketua DPR Setya Novanto. Di penghujung pidatonya, Novanto mengatakan fungsi diplomasi diperkuat dan meminta pemerintah Indonesia agar mengambil peran yang lebih nyata.
"Kita telah mengambil usaha damai dan kemanusiaan tetapi apapun kejahatan harus dihentikan, dan tidak boleh ada darah dan air mata," kata Novanto.
Baca Juga: Tentara Myanmar Balik Tuduh Rohingya Bunuh 12 Polisi dan Sipil
Tag
Berita Terkait
-
Tentara Myanmar Balik Tuduh Rohingya Bunuh 12 Polisi dan Sipil
-
Tentara Myanmar Tembaki Muslim Rohingya dengan Senapan Mesin
-
Komisi X DPR Ingin Indonesia Masuk Dua Besar SEA Games 2017
-
Anggap Saut Situmorang Orang Baru, Fahri Hamzah Remehkan KPK?
-
Menkeu Minta DPR Ingat Penolakan Publik Soal Proyek Gedung Baru
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?