Sikap DPR untuk Rohingya: Bila Perlu Usir Dubes Myanmar

Suara.com - Empat fraksi di DPR, yaitu PKS, PAN, Gerindra dan PDI Perjuangan, meminta pemerintah untuk aktif membuka komunikasi dengan Myanmar untuk membahas masalah kemanusiaan di Rohingya, Myanmar.

Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, ‎menyatakan bahwa pemerintah harus tegas untuk masalah ini. Bahkan, anggota Komisi III DPR ini mengatakan sudah menyiapkan ratusan anggota dewan se-ASEAN untuk memantau perkembangan di Myanmar.

"Kami siap mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk mengirimkan 500 anggota dewan se-ASEAN untuk memantau. Selain pemerintah, PBB, LSM, tugas amanat konstitusi kepada kami juga meminta berperan," kata Muzammil di DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid ‎menambahkan, dalam pekan ini, DPR akan mengintensifkan diplomasi antar-parlemen untuk menanggapi permasalahan di Myanmar ini.

"Kita selama ini ada diplomasi parlemen. Ini akan kita intensifkan‎ kepada ASEAN dan seluruh negara yang punya komitmen kuat kepada Myanmar. Minggu ini kita akan jalan untuk semua parlemen, dimulai dari parlemen-parlemen se-ASEAN," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini.

‎Di sisi lain, Ketua DPP PAN, Yandri Susanto menambahkan, Myanmar adalah bagian dari komunitas dunia. Sehingga, kata dia, Myanmar harus tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai universal kemanusian yang ada. Dia bahkan meminta supaya bila perlu, Duta Besar Myanmar di Indonesia diusir.

"Kami minta pemerintah bertindak nyata. Malah PAN mengusulkan supaya Duta Besar Myanmar dipanggil. Kalau tidak mau mendukung kemanusiaan, usir dulu dubesnya. Biar mereka paham arti kemanusiaan. Ini bukan masalah agama. Ini masalah kemanusiaan," tutur anggota Komisi II DPR ini.

Sementara itu, politikus PDI Perjuangan, Junimart Girsang mengatakan, pemerintah harus segera membangun komunikasi dengan pemerintah Myanmar, karena ini merupakan masalah HAM, yang menjadi dasar tertinggi di negara Indonesia. Apalagi menurutnya, saat ini kasus Rohingya ini mulai berimbas ke Sumatera Utara, Indonesia.

"Kita tidak mau kejadian di Myanmar berimbas ke Indonesia, karena ini sudah masuk ke Sumatera Utara. Kita dorong pemerintah melalui parlemen ini mendorong bangun komunikasi dengan pemerintahan Myanmar melalui Kedubes Myanmar di Indonesia, supaya kejadian Rohingya tidak menyebar ke mana-mana," ujar anggota Komisi III DPR ini.