Suara.com - Sekretaris DPD Front Pembela Islam DKI Jakarta, Novel Bamukmin, menilai pemerintah Indonesia lamban dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.
Novel juga mengecam sikap pemerintah yang dinilainya tak tegas atas kejahatan Hak Asasi Manusia terhadap wagar muslim Rohingya. Bahkan, dia menyebut pemerintah pura-pura tuli atas kasus tersebut.
"Kita sudah sering demo berkali-kali, namun pemerintah belaga budek," kata Novel kepada Suara.com, Selasa (5/9/2017).
Novel pun meminta pemerintah Indonesia segera memutus hubungan diplomasi dengan pemerintah Myanmar.
Sudah sepatutnya, lanjut Novel, pemerintah Indonesia memboikot semua kerja sama apapun dengan negera yang dipimpin peraih nobel perdamaian, Aung San Suu Kyi, tersebut.
"Serta usir duta besar Myanmar dan segera kirim pasukan Garuda untuk bisa sampai ke Rohingya," ujar Novel.
Di samping itu, Novel juga meminta pemerintah Indonesia mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengadili orang yang diduga sebagai provokator pembantaian muslim Rohingya, yakni Biksu Ashin Wirathu.
"Pemerinah silakan minta kepada PBB segera adili Biksu Ashin Wirathu dan Aung San Suu Kyi ke mahkamah pidana internasional dan hukum mati mereka semua yang terlibat," tutur Novel.
Terakhir, dia meminta pemerintah mengirimkan bantuan dan pengamanan untuk orang-orang Rohingya ke Myanmar.
Baca Juga: Dahnil: Kepergian Laskar Islam ke Myanmar Malah Perkeruh Suasana
"Ini adalah kejahatan kemanuasian yang paling biadab sepanjang sejarah dan ini adalah pelanggaran HAM berat. Jadi justru langkah Indonesia (seharusnya) mendukung PBB untuk menegakan HAM," pungkas Novel.
Berita Terkait
-
Cara Bayar PBB Lewat BRImo, Cakupan Luas Tanpa Perlu Repot Upload Syarat
-
RI Respons Temuan Awal PBB Soal Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon: Segera Tuntaskan Investigasi!
-
China Veto Resolusi Selat Hormuz Karena Ogah Legalkan Aksi Militer Ilegal AS dan Israel
-
Buktikan Prediksi PBB, Prabowo Ingatkan Menteri: Pangan, Energi, dan Air Masalah Hidup Mati Bangsa
-
Hasil Lengkap Investigasi PBB soal TNI Tewas karena Proyektil Israel
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi