Suara.com - Komisi III DPR rapat kerja dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, Senin (11/9/2017). Namun, banyak anggota Komisi III DPR yang malah melontarkan pertanyaan tentang KPK.
Di awal rapat, Prasetyo memaparkan kerja Kejaksaan Agung. Dalam kesempatan itu dia sempat menyinggung tentang fungsi penuntutan di KPK yang tidak dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Padahal, di sejumlah negara, fungsi penuntutan diserahkan kepada Kejaksaan Agung.
Saat sesi tanya jawab, sejumlah anggota Komisi III DPR kemudian menyoroti kerja KPK. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Agun Gunandjar, misalnya, dia bercerita tentang anggapan DPR yang ingin melemahkan KPK. Pelemahan ini dilakukan lewat pembentukan Panitia Khusus Angket DPR untu KPK. Agun merupakan Ketua Pansus Angket DPR untuk KPK.
Kemudian, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Risa Mariska mempertanyakan soal kerugian negara yang bisa diselamatkan Kejaksaan Agung, kasus yang ditangani Kejaksaan Agung yang kemudian di supervisi oleh KPK, serta definisi operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.
Selanjutnya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura Dosi Iskandar mempertanyakan fungsi jaksa di KPK. Dia mempertanyakan, penempatan jaksa di KPK sebagai fungsional yang bertugas penuntutat atau jaksa yang bertugas sebagai fungsi eksekusi.
Pertanyaan soal KPK juga dilontarkan oleh Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani. Arsul mempertanyakan fungsi jaksa di KPK. Karena dalam praktik, jaksa KPK melaksanakan kewenangan putusan hakim pengadilan yang menetapkan putusan.
Kemudian, Anggota Komisi III DPR dari Fraksdi Nasdem Akbar Faisal menyindir soal kerja KPK yang tidak melakukan koordinasi dalam setiap perkara yang mereka tangani kepada penegak hukum lainnya. Hal ini yang membuat KPK kalah dalam sejumlah pra peradilan, salah satunya kasus Budi Gunawan.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman jadi curiga dengan rapat kali ini karena banyak yang mempertanyakan soal kinerja KPK. Padahal, rapat ini digelar untuk mengkritisi kerja Kejaksaan Agung.
"Kesan saya ini kan rapat kerja dengan Kejaksaan agung mestinya yang kita kupas tuntas itu kinerja Kejagung bukan kinerja KPK. Ada OTT terhadap Kejaksaan, menurut saya masalah di tubuh kjaksaan ini nggak selesai-selesai. Bagaimana kita mempersoalkan KPK kalau kemudian kejaksaannya masih seperti ini?" kata Benny.
Baca Juga: Nasdem Ingin Mekanisme Pengawasan Tugas KPK Diperkuat
Meski ditanya soal KPK, Prasetyo menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan Anggota Komisi III DPR. Di akhir rapat, Prasetyo mengatakan tidak ada masalah ketika banyak anggota yang malah mempertanyakan soal KPK dalam rapat kali ini. Dia menegaskan tidak ada settingan pertanyaan dalam rapat kali ini.
"Saya kan hanya melayani dan menjawab pertanyaan saja. Tapi sebelumnya kan sudah saya jelaskan kemudian berkembang seperti itu ya rasanya wajib bagi kita memberikan penjelasan sesuai norma-norma yang ada," kata Prasetyo.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK