Suara.com - Komisi III DPR rapat kerja dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, Senin (11/9/2017). Namun, banyak anggota Komisi III DPR yang malah melontarkan pertanyaan tentang KPK.
Di awal rapat, Prasetyo memaparkan kerja Kejaksaan Agung. Dalam kesempatan itu dia sempat menyinggung tentang fungsi penuntutan di KPK yang tidak dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Padahal, di sejumlah negara, fungsi penuntutan diserahkan kepada Kejaksaan Agung.
Saat sesi tanya jawab, sejumlah anggota Komisi III DPR kemudian menyoroti kerja KPK. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Agun Gunandjar, misalnya, dia bercerita tentang anggapan DPR yang ingin melemahkan KPK. Pelemahan ini dilakukan lewat pembentukan Panitia Khusus Angket DPR untu KPK. Agun merupakan Ketua Pansus Angket DPR untuk KPK.
Kemudian, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Risa Mariska mempertanyakan soal kerugian negara yang bisa diselamatkan Kejaksaan Agung, kasus yang ditangani Kejaksaan Agung yang kemudian di supervisi oleh KPK, serta definisi operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.
Selanjutnya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura Dosi Iskandar mempertanyakan fungsi jaksa di KPK. Dia mempertanyakan, penempatan jaksa di KPK sebagai fungsional yang bertugas penuntutat atau jaksa yang bertugas sebagai fungsi eksekusi.
Pertanyaan soal KPK juga dilontarkan oleh Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani. Arsul mempertanyakan fungsi jaksa di KPK. Karena dalam praktik, jaksa KPK melaksanakan kewenangan putusan hakim pengadilan yang menetapkan putusan.
Kemudian, Anggota Komisi III DPR dari Fraksdi Nasdem Akbar Faisal menyindir soal kerja KPK yang tidak melakukan koordinasi dalam setiap perkara yang mereka tangani kepada penegak hukum lainnya. Hal ini yang membuat KPK kalah dalam sejumlah pra peradilan, salah satunya kasus Budi Gunawan.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman jadi curiga dengan rapat kali ini karena banyak yang mempertanyakan soal kinerja KPK. Padahal, rapat ini digelar untuk mengkritisi kerja Kejaksaan Agung.
"Kesan saya ini kan rapat kerja dengan Kejaksaan agung mestinya yang kita kupas tuntas itu kinerja Kejagung bukan kinerja KPK. Ada OTT terhadap Kejaksaan, menurut saya masalah di tubuh kjaksaan ini nggak selesai-selesai. Bagaimana kita mempersoalkan KPK kalau kemudian kejaksaannya masih seperti ini?" kata Benny.
Baca Juga: Nasdem Ingin Mekanisme Pengawasan Tugas KPK Diperkuat
Meski ditanya soal KPK, Prasetyo menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan Anggota Komisi III DPR. Di akhir rapat, Prasetyo mengatakan tidak ada masalah ketika banyak anggota yang malah mempertanyakan soal KPK dalam rapat kali ini. Dia menegaskan tidak ada settingan pertanyaan dalam rapat kali ini.
"Saya kan hanya melayani dan menjawab pertanyaan saja. Tapi sebelumnya kan sudah saya jelaskan kemudian berkembang seperti itu ya rasanya wajib bagi kita memberikan penjelasan sesuai norma-norma yang ada," kata Prasetyo.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 
Terkini
- 
            
              Di Mata Sang Penambal Ban Asal Pati Ini, JKN Telah Menjadi Penyelamat Hidupnya
 - 
            
              Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas? Yusril: Akibat Ketimpangan Sosial-Ekonomi
 - 
            
              OTT Gubernur Riau Abdul Wahid: Dibagi 2 Kloter, KPK Giring 9 Orang ke Jakarta, Siapa Saja Mereka?
 - 
            
              Pemerintah Siap Kembangkan Kereta Cepat JakartaSurabaya, Tapi Tunggu Urusan Whoosh Beres Dulu
 - 
            
              Dari Kuli Bangunan Jadi Gubernur, Abdul Wahid Kini Diciduk KPK dalam Operasi Senyap
 - 
            
              Sempat Dihadang Sopir Angkot, Kini Layanan Mikrotrans JAK41 Kembali Normal
 - 
            
              Geger OTT Gubernur Riau: KPK Angkut 9 Orang ke Jakarta, Nasibnya Ditentukan Hari Ini
 - 
            
              Wajah Lesu Gubernur Riau Abdul Wahid Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
 - 
            
              Budi Arie Dicap Tukang Ngibul soal Kepanjangan Projo, PDIP: Pasti Contohkan Panutannya Jokowi
 - 
            
              Ini Instruksi Prabowo untuk PT KAI: Mulai dari KRL hingga Kereta Khusus Petani dan Pedagang