Suara.com - Peristiwa pengepungan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/9/2017), malam, hingga Senin (18/9/2017), dini hari, menjadi berita utama di berbagai media massa siang ini. Massa datang dengan amarah karena mereka telah termakan informasi hoax yang menyebutkan berlangsung diskusi tentang komunisme di YLBHI.
Ketua YLBHI Bidang Advokasi M. Isnur merupakan salah satu aktivis yang menjadi saksi peristiwa menegangkan semalam. Dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Komnas Perempuan di Jalan Latuharhary, nomor 48, Jakarta Pusat, Isnur menjelaskan kronologis kejadian tersebut.
Awalnya, di gedung YLBHI diselenggarakan acara seni bertema Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi. Musisi yang datang, di antaranya Melanie Subono.
Acara tersebut, kata Isnur, sudah sepengetahuan kepolisian.
"Polisi sejak awal sampai akhir ada di dalam meliput memantau, mengawasi. Dan juga megang bahan -bahan semua acara. Intinya mereka tidak masalah dengan acara itu karena konsepnya diskusi seminar dan lain - lain," kata Isnur.
Sejak dibuka hingga selesai sekitar jam 21.30 WIB, acara berlangsung lancar. Ketegangan mulai terjadi ketika orang-orang mulai pulang.
"Sampai selesai semua masih aman. Jadi kalaupun ada berapa yang datang, tidak ada masalah apa - apa. Kemudian juga ada sebagian sudah mulai pulang. Jadi sudah selesai acaranya," kata Isnur.
Isnur mengungkapkan sebenarnya panitia sudah mulai khawatir sejak Jumat (15/9/2017). Pasal, beredar hoax tentang isi acara dan ada ajakan menyerbu YLBHI.
"Kami sempat khawatir karena sejak Jumat sudah viral di media sosial propaganda hoax, instruksi - instruksi dikerahkan untuk menyerbu LBH dengan tuduhan LBH mengadakan acara berbau komunis atau PKI," kata Isnur.
Sampai akhirnya gerombolan massa itu tiba sekitar jam 22.00 WIB. Mereka berteriak-teriak "ganyang PKI" di depan gerbang YLBHI. Untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan, pintu gerbang ditutup rapat dan tak seorang pun diperkenankan masuk.
Bahkan, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Ario Seto hanya berdiri di depan gerbang, di antara massa, tak bisa masuk. Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz yang datang kemudian juga tidak bisa masuk ke area YLBHI ketika itu.
"Kepolisian juga yang menjelaskan pada massa pak kapolres dan kapolda meyakinkan bahwa kepolisian selama dua hari mengikuti full acaranya dan tidak ada sama sekali berhubungan dengan komunis dan PKI," ujar Isnur.
Isnur mengungkapkan massa susah diberi penjelasan oleh Kapolda karena mereka sudah termakan isu.
"Tapi massa yang datang semua di kepalanya di hatinya sudah tertanam bawah ini adalah (acara) PKI ini adalah komunis dan menurut semuanya lambang PKI. Itu yang terdengar oleh kami bahasa - bahasa yang kasar dan menakutkan oleh para massa (saat menggeruduk)," ujar Isnur.
Setelah Kapolda berkali-kali mengimbau agar massa membubarkan diri, mereka mulai meninggalkan Jalan Mendut dan bergeser ke Jalan Diponegoro.
Tetapi, suasana masih panas. Teriakan-teriakan kemarahan masih terdengar.
Dini hari, sebagian massa mulai melemparkan batu dan botol ke arah YLBHI dan polisi.
"Itu ketegangan terjadi kepolisian memenangkan pun dilempari batu. Jadi Masa datang kami melihatnya sudah sangat tendensius dan ingin merusak yang ada di dekat mereka," ujar Isnur.
Massa tetap tidak membubarkan diri dan masih berusaha masukke YLBHI.
"Berapa kali massa berupaya menerobos pagar. Melewati polisi dan pagar di samping yang bagian Jalan Diponegoro. Itu sempat juga rusak dan batu-batu berapa kali dilemparkan ke dalam LBH ke kaca - kaca," kata Isnur.
"Di dalam bahwa teman - teman juga takut dan banyak yang sepuh banyak yang sudah lanjut usia tertekan ada berapa yang pingsan," kata Isnur.
Polisi pun mengambil tindakan tegas. Polisi menembakkan gas air mata dan menyemburkan air dari water cannon. Massa kocar-kacir, sebagian lari ke arah Metropole dan Stasiun Cikini.
Polisi terus menerus memukul mundur massa sampai jam 03.00 WIB.
Setelah situasi aman, aktivis mulai dievakuasi dari YLBHI.
"Sudah benar - benar steril di depan gedung LBH, polisi mulai mengevakuasi sebagian dibawa ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan," ujar Isnur.
Berita Terkait
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
YLBHI Ingatkan Prabowo: Calon Kapolri Baru Harus Jaga Independensi, Bukan Alat Politik atau Bisnis!
-
'Jangan Selipkan Kepentingan Partai!' YLBHI Wanti-wanti DPR di Seleksi Hakim Agung
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara