Suara.com - Sejarawan Asvi Warman Adam mengkritik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ingin melakukan pemutaran film produk rezim Orde Baru, yakni “Penghianatan G30S/PKI”.
TNI berencana mengadakan acara menonton bareng (nobar) film tersebut di banyak tempat menjelang 1 Oktober 2017 yang Orde Baru sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
Menurut Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu, tugas TNI bukan memutar film melainkan menjadi alat pertahanan negara.
"Saya melihat bahwa TNI melakukan pertahanan negara. Tugas TNI itu, bukan memutar film," kata Asvi saat dihubungi Suara.com, Selasa (19/9/ 2017).
Menurut Asvi, kalau pemutaran film berdurasi 271 menit itu dengan alasan ada ancaman kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), ini sangat keliru. Sebab, tak ada indikasi PKI akan bangkit pada masa sekarang, karena sudah lama mati.
"Jadi tidak ada sedikit pun indikasi PKI sudah ada dengan anggotanya yang sudah 40 juta jiwa itu, seperti yang disebutkan Kivlan Zein (mantan Kepala Kostrad). Jadi itu kan omong kosong kebangkitan PKI itu," ujar Asvi.
Asvi menilai tidak ada ancaman PKI terhadap negara, sehingga TNI tidak relevan melakukan pemutaran film yang tak ada hubungan dengan tugas serta fungsinya.
"Kalau ada pemutaran film itu kan urusan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jadi itu bukan tugas TNI. Tugas TNI itu membela negara," tutur Asvi kembali menegaskan.
Baca Juga: Angelina Jolie: Hentikan Kekerasan terhadap Rohingya
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga
-
Suara.com dan PLN Kupas Tuntas Kendaraan Listrik di Jabar, Ini Fakta Terbarunya