Suara.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto meminta TNI Angkatan Darat mengurungkan niatnya menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.
Permintaan itu merupakan respons Sidarta terhadap perintah TNI AD yang menginstruksikan seluruh prajuritnya menggelar nonton bareng film G30S/PKI pada 30 September nanti.
Selain itu, dia juga meminta aktivis dan penyintas tragedi 1965/66 untuk tidak menggelar seminar atau diskusi tentang kasus pembantaian massal 65.
"Saya pribadi melihat itu (film G30S/PKI yang akan diputar TNI AD) kan produksi awal-awal, lalu kemudian ada seminar (tentang tragedi 65-66') di LBH juga. Ini dua titik yang berbeda kan, ada film ini dan ada seminar itu. Saya pikir sementara ini disejukkan dulu, tolong dua-duanya disetop dulu," kata Sidarta kepada wartawan di kantor Wantimpres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).
Menurut dia, situasi nasional perlu stabilitas ditengah Pemerintah yang tengah sibuk membangun perekonomian dalam persaingan global.
Selain stabilitas keamanan nasional, juga dibutuhkan stabilitas politik. Dengan begitu, pemerintah tak terganggu dalam merealisasikan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
"Pemerintah itu sekarang lagi super sibuk membangun ekonomi, kesejahteraan sosial, menangani kemiskinan. Itu prioritasnya, jangan ada kegaduhan begitu ya. Sebab untuk menuju kekuatan ekonomi dunia perlu ada kestabilan politik," ujar dia.
Dia lantas menyesalkan terjadi polemik hingga berujung kericuhan terkait rencana seminar tragedi 1965/66' di kantor YLBHI-LBH Jakarta, Sabtu (16/9) pekan lalu. Begitu pula dengan rencana TNI AD yang akan menggelar nonton bareng film pengkhianatan G30S/PKI.
Baca Juga: 59 Ribu Miras Asal Singapura Diselundupkan Pakai Plastik Sampah
"Kalau ada film G30S/PKI, seminar begitu (tentang tragedi pembantaian 65/66), ada satu kegaduhan di sana, dan di sini. Itu hal yang tidak menunjang kondisi bangsa," jelasnya.
Untuk diketahui, TNI AD memerintahkan semua jajaran prajuritnya untuk menggelar nobar film pengkhianatan G30S/PKI di semua daerah. Instruksi ini menyebar melalui pesan singkat.
Berita Terkait
-
AJI: Rezim Jokowi Bubarkan Seminar, Indonesia Darurat Demokrasi
-
Jan Darmadi Ingin Cagub Jabar Tunjukkan Dedikasi pada Masyarakat
-
Ini Oleh-oleh Wantimpres dari Hongkong dan Korea Buat KPK
-
Fadli Zon Siap Gugat Presiden Jokowi Kalau Minta Maaf ke PKI
-
Rekonsiliasi Kasus 1965 Harus Dimulai Dari Diri Sendiri
Terpopuler
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
- Deretan Mobil Bekas 80 Jutaan Punya Mesin Awet dan Bandel untuk Pemakaian Lama
- Jadwal M7 Mobile Legends Knockout Terbaru: AE di Upper, ONIC Cuma Punya 1 Nyawa
Pilihan
-
Rumor Panas Eks AC Milan ke Persib, Bobotoh Bersuara: Bojan Lebih Tahu Kebutuhan Tim
-
Ekonomi Tak Jelas, Gaji Rendah, Warga Jogja Berjuang untuk Hidup
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
Terkini
-
28 Juta Warga Indonesia Berpotensi Alami Masalah Kesehatan Jiwa, Apa yang Terjadi?
-
Mendagri: Masa Tanggap Darurat Aceh Utara Bisa Diperpanjang
-
PDIP Tegaskan Kedekatan Megawati-Prabowo Tak Ubah Sikap Tolak Pilkada Tidak Langsung
-
Malam Ini, Banjir Jakarta Sudah Rendam Lebih dari 100 RT
-
Banjir Sebabkan Macet Parah di Jakarta, Polisi Sebut Tiga Titik Paling Krusial Ini
-
Pasutri Bandar Narkoba Dibekuk, Polda Metro Jaya Sita 1,2 Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi
-
Banjir Sebetis di Pemukiman Belakang Kantor Wali Kota Jaksel, Selalu Datang Setiap Hujan Deras
-
Resmi Gabung Dewan Perdamaian Besutan Trump, Prabowo Ungkap Harapan dan Tujuan Indonesia
-
Keluhan Wali Murid di SD Negeri: Ketika Les Berbayar Jadi Beban Psikologis Anak
-
Prabowonomics Bakal Menggema di WEF Davos, Visi Ekonomi RI Setelah 10 Tahun Absen