Suara.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto meminta TNI Angkatan Darat mengurungkan niatnya menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.
Permintaan itu merupakan respons Sidarta terhadap perintah TNI AD yang menginstruksikan seluruh prajuritnya menggelar nonton bareng film G30S/PKI pada 30 September nanti.
Selain itu, dia juga meminta aktivis dan penyintas tragedi 1965/66 untuk tidak menggelar seminar atau diskusi tentang kasus pembantaian massal 65.
"Saya pribadi melihat itu (film G30S/PKI yang akan diputar TNI AD) kan produksi awal-awal, lalu kemudian ada seminar (tentang tragedi 65-66') di LBH juga. Ini dua titik yang berbeda kan, ada film ini dan ada seminar itu. Saya pikir sementara ini disejukkan dulu, tolong dua-duanya disetop dulu," kata Sidarta kepada wartawan di kantor Wantimpres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).
Menurut dia, situasi nasional perlu stabilitas ditengah Pemerintah yang tengah sibuk membangun perekonomian dalam persaingan global.
Selain stabilitas keamanan nasional, juga dibutuhkan stabilitas politik. Dengan begitu, pemerintah tak terganggu dalam merealisasikan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
"Pemerintah itu sekarang lagi super sibuk membangun ekonomi, kesejahteraan sosial, menangani kemiskinan. Itu prioritasnya, jangan ada kegaduhan begitu ya. Sebab untuk menuju kekuatan ekonomi dunia perlu ada kestabilan politik," ujar dia.
Dia lantas menyesalkan terjadi polemik hingga berujung kericuhan terkait rencana seminar tragedi 1965/66' di kantor YLBHI-LBH Jakarta, Sabtu (16/9) pekan lalu. Begitu pula dengan rencana TNI AD yang akan menggelar nonton bareng film pengkhianatan G30S/PKI.
Baca Juga: 59 Ribu Miras Asal Singapura Diselundupkan Pakai Plastik Sampah
"Kalau ada film G30S/PKI, seminar begitu (tentang tragedi pembantaian 65/66), ada satu kegaduhan di sana, dan di sini. Itu hal yang tidak menunjang kondisi bangsa," jelasnya.
Untuk diketahui, TNI AD memerintahkan semua jajaran prajuritnya untuk menggelar nobar film pengkhianatan G30S/PKI di semua daerah. Instruksi ini menyebar melalui pesan singkat.
Berita Terkait
-
AJI: Rezim Jokowi Bubarkan Seminar, Indonesia Darurat Demokrasi
-
Jan Darmadi Ingin Cagub Jabar Tunjukkan Dedikasi pada Masyarakat
-
Ini Oleh-oleh Wantimpres dari Hongkong dan Korea Buat KPK
-
Fadli Zon Siap Gugat Presiden Jokowi Kalau Minta Maaf ke PKI
-
Rekonsiliasi Kasus 1965 Harus Dimulai Dari Diri Sendiri
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Nggak Perlu Jutaan! Ini 5 Sepatu Lari Terbaik Versi Dokter Tirta untuk Pemula
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah Desember 2025: Ideal untuk Gamer dan Content Creator Pemula
-
Roblox Ditunjuk Jadi Pemungut PPN Baru, Penerimaan Pajak Digital Tembus Rp43,75 T
-
Bank Indonesia Ambil Kendali Awasi Pasar Uang dan Valuta Asing, Ini Fungsinya
-
Geger Isu Patrick Kluivert Dipecat Karena Warna Kulit?
-
Parah! SEA Games 2025 Baru Dimulai, Timnas Vietnam U-22 Sudah Menang Kontroversial
Terkini
-
TOK! MA Perberat Hukuman Agus Buntung Jadi 12 Tahun Penjara, Ini Pertimbangannya
-
Usut Tuntas 'Dosa' di Balik Banjir Sumatra, Tim Khusus Buru Asal Kayu Gelondongan
-
Paradoks Banjir Sumatra: Menhut Klaim Deforestasi Turun, Ratusan Ribu Hektare Lahan Kritis Terkuak
-
Air Laut Pasang, 16 RT di Jakarta Terendam Banjir Rob
-
Mangkir dari Panggilan, Lisa Mariana Dijemput Paksa Polda Jabar Terkait Kasus Video Syur!
-
Tawa Prabowo dan Ketua MPR Tiongkok Bahas 'Rio', Anak Panda di Taman Safari
-
Bantahan Keras Jimly untuk Luhut: Bandara IMIP Ancam Kedaulatan, Pintu Masuk TKA Ilegal
-
Pakar Ungkap Sebab Cuaca Ekstrem di Sumatera, Apa Itu?
-
Solidaritas untuk Perantau Sumatra: Dari Seniman Gamping hingga Polda DIY Turun Tangan
-
Jelang Natal 2025, 2 Ribu Paket Sembako Dibagikan Buat Pasukan Pelangi di Jakarta Barat