Suara.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto mengingatkan masyarakat Indonesia untuk memprioritaskan pembangunan nasional bersama daripada meributkan masalah terkait isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Ada film ini, ada seminar itu. Sementara ini disejukkan dulu. Kamu tanya saya, itu pendapat saya. Pemerintah sekarang sedang super sibuk membangun ekonomi, kesejahteraan sosial, menangani kemiskinan, itu prioritasnya," kata Sidharto di Kantor Wantimpres, Jakarta, Senin (18/9/2017), terkait rencana nonton bareng film G30S/PKI dan terjadinya insiden pengepungan oleh massa saat acara musik di Kantor LBH Jakarta.
Menurut dia, Indonesia memerlukan kestabilan politik dalam mencapai pembangunan yang maju dan ekonomi yang kuat.
Dia meminta seluruh pihak untuk dapat mengendalikan emosi dan fokus pada pembangunan Indonesia.
"Kalau ada film, seminar begitu, ada kegaduhan di sana di sini, itu tidak menunjang," tegas Sidharto.
Wantimpres menambahkan, pemerintah akan mengkaji pembahasan masalah mengenai sejarah kejadian G30S/PKI.
"Sebaiknya fokus dulu kepada kemiskinan," kata Sidharto.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah mengizinkan saat dia memerintahkan seluruh anggota menonton film garapan era Orde Baru tersebut.
Rencana TNI menggelar acara nonton bersama film G30S/PKI menjadi polemik karena ada sejumlah pihak yang menilai film itu tidak pantas ditonton lagi.
Baca Juga: Wapres: Pencalonan Indonesia Jadi DK PBB Tugas Konstitusional
Namun ada juga yang mendukung rencana TNI sebagai upaya mengingatkan sejarah bangsa Indonesia. [Antara]
Tag
Berita Terkait
-
Warisan Kelam 1965: Mengapa Nalar Kritis Publik Indonesia Masih Terbelenggu?
-
Harga Bawang Putih Naik, Mendagri Bunyikan Alarm Inflasi
-
Mendagri: Masa Tanggap Darurat Aceh Utara Bisa Diperpanjang
-
Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Perkuat Kualitas SDM
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
-
Jokowi Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi Mantan Menag Yaqut: Saya Tidak Pernah Perintahkan Korupsi!
-
Siapa yang Meminta Iman Rachman Mundur dari Dirut BEI?
-
Skandal Sepak Bola China: Eks Everton dan 72 Pemain Dijatuhi Sanksi Seumur Hidup
Terkini
-
PKS Dukung Ambang Batas Parlemen Tetap Ada, Kritisi Usul Fraksi Gabungan Partai
-
Dilantik Jadi P3K Paruh Waktu, Nurul Akmal: Alhamdulillah, Tapi Kayak Gak Adil
-
Digerebek di Fly Over Hingga Kontrakan, Polda Metro Sikat Jaringan Sabu 5,3 Kg di Tangsel
-
Kisruh Dana Kolegium Dokter Indonesia, PP PDUI Laporkan Eks Ketua dan Bendahara ke Polisi
-
Heboh Isu Reshuffle Kabinet, Mensesneg Sebut Evaluasi Menteri Tiap Hari, Ganti Jika Perlu
-
6 Fakta Krusial Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK KemenHAM 2026 Hari Ini, Lolos atau Tidak?
-
Bareskrim Turun Tangan! Isu Saham Gorengan Diselidiki Usai IHSG Terjun Bebas
-
Kritik Wacana Pengganti PT, Said Abdullah: Indonesia Multikultural, Tak Cocok Kawin Paksa Fraksi
-
Jampidsus Geledah Rumah Eks Menteri dan Sejumlah Lokasi Terkait Korupsi Kemenhut
-
Kemenko Kumham Imipas dan LPSK Perkuat Sinergi Keadilan Restoratif bagi Pemulihan Korban