Prabowo Subianto. (Suara.com/Bagus Santosa)
Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut bantuan yang diberikan pemerintah kepada pengungsi Rohingya, Myanmar, hanya pencitraan, menuai polemik. Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi sampai menyebut ungkapan tersebut hanya memperkeruh suasana.
Tetapi menurut anggota Fraksi Gerindra DPR Muhammad Syafii pernyataan Prabowo merupakan pemaknaan pembukaan UUD 1945 yang berisi ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Kalau itu yang dilaksanakan, maka bentuk keterlibatan kita terhadap semua persoalan internasional yaitu memastikan tidak ada yang terjajah, terdzolimi dan kehilangan hak asasinya. Itulah makna dari keterlibatan kita terhadap persoalan internasional," kata Syafii di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Menurut Syafii keterlibatan pemerintah Indonesia dalam permasalahan yang dihadapi etnis Rohingya harus lebih terencana sehingga berdampak pada perubahan.
"Bukan hanya orang sudah macam mana, macam mana, kita ngasih beras. Orang sudah pada bermatian, genoside itu, kemudian yang kita kasih obat," ujar Syafii.
"Tanpa ada upaya yang terencana bagaimana orang ini mendapat haknya sebagai manusia, haknya sebagai warga negara, haknya sebagai komunitas masyarakat di dunia. Yang diamanatkan UU seperti itu. Harus ada gerakan yang lebih terencana," Syafii menambahkan.
Menurut Syafii jika bantuan pemerintah tidak menyentuh pada struktur yang memiliki kekuatan untuk menghentikan permasalahan di Myanmar, bantuan tidak berdampak apa-apa.
"Sama seperti orang kena banjir. Kan yang harus dicari kenapa ini bisa banjir? Macam mana supaya tidak banjir? Bagaimana mengatasi penderitaan masyarakat yang kena dampak banjir. Kalau kita cuma kasi selimut, kasi indomie, datang banjir lagi kita tidak peduli. Itu namanya apa? Saya kira kita menanggapinya lebih positif gitu lho," kata Syafii.
Tetapi menurut anggota Fraksi Gerindra DPR Muhammad Syafii pernyataan Prabowo merupakan pemaknaan pembukaan UUD 1945 yang berisi ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Kalau itu yang dilaksanakan, maka bentuk keterlibatan kita terhadap semua persoalan internasional yaitu memastikan tidak ada yang terjajah, terdzolimi dan kehilangan hak asasinya. Itulah makna dari keterlibatan kita terhadap persoalan internasional," kata Syafii di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Menurut Syafii keterlibatan pemerintah Indonesia dalam permasalahan yang dihadapi etnis Rohingya harus lebih terencana sehingga berdampak pada perubahan.
"Bukan hanya orang sudah macam mana, macam mana, kita ngasih beras. Orang sudah pada bermatian, genoside itu, kemudian yang kita kasih obat," ujar Syafii.
"Tanpa ada upaya yang terencana bagaimana orang ini mendapat haknya sebagai manusia, haknya sebagai warga negara, haknya sebagai komunitas masyarakat di dunia. Yang diamanatkan UU seperti itu. Harus ada gerakan yang lebih terencana," Syafii menambahkan.
Menurut Syafii jika bantuan pemerintah tidak menyentuh pada struktur yang memiliki kekuatan untuk menghentikan permasalahan di Myanmar, bantuan tidak berdampak apa-apa.
"Sama seperti orang kena banjir. Kan yang harus dicari kenapa ini bisa banjir? Macam mana supaya tidak banjir? Bagaimana mengatasi penderitaan masyarakat yang kena dampak banjir. Kalau kita cuma kasi selimut, kasi indomie, datang banjir lagi kita tidak peduli. Itu namanya apa? Saya kira kita menanggapinya lebih positif gitu lho," kata Syafii.
Komentar
Berita Terkait
-
Pertama di Kunjungan Luar Negeri, Prabowo Pakai Maung di KTT ke-48 ASEAN 2026 di Filipina
-
Prabowo Bertolak ke Filipina Hadiri KTT Ke-48 ASEAN, Menteri Bahlil dan Seskab Teddy Ikut
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
-
Anak-anak Kena ISPA hingga Pneumonia, Warga Terdampak RDF Rorotan Siapkan Gugatan Class Action
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!