Prabowo Subianto. (Suara.com/Bagus Santosa)
Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut bantuan yang diberikan pemerintah kepada pengungsi Rohingya, Myanmar, hanya pencitraan, menuai polemik. Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi sampai menyebut ungkapan tersebut hanya memperkeruh suasana.
Tetapi menurut anggota Fraksi Gerindra DPR Muhammad Syafii pernyataan Prabowo merupakan pemaknaan pembukaan UUD 1945 yang berisi ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Kalau itu yang dilaksanakan, maka bentuk keterlibatan kita terhadap semua persoalan internasional yaitu memastikan tidak ada yang terjajah, terdzolimi dan kehilangan hak asasinya. Itulah makna dari keterlibatan kita terhadap persoalan internasional," kata Syafii di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Menurut Syafii keterlibatan pemerintah Indonesia dalam permasalahan yang dihadapi etnis Rohingya harus lebih terencana sehingga berdampak pada perubahan.
"Bukan hanya orang sudah macam mana, macam mana, kita ngasih beras. Orang sudah pada bermatian, genoside itu, kemudian yang kita kasih obat," ujar Syafii.
"Tanpa ada upaya yang terencana bagaimana orang ini mendapat haknya sebagai manusia, haknya sebagai warga negara, haknya sebagai komunitas masyarakat di dunia. Yang diamanatkan UU seperti itu. Harus ada gerakan yang lebih terencana," Syafii menambahkan.
Menurut Syafii jika bantuan pemerintah tidak menyentuh pada struktur yang memiliki kekuatan untuk menghentikan permasalahan di Myanmar, bantuan tidak berdampak apa-apa.
"Sama seperti orang kena banjir. Kan yang harus dicari kenapa ini bisa banjir? Macam mana supaya tidak banjir? Bagaimana mengatasi penderitaan masyarakat yang kena dampak banjir. Kalau kita cuma kasi selimut, kasi indomie, datang banjir lagi kita tidak peduli. Itu namanya apa? Saya kira kita menanggapinya lebih positif gitu lho," kata Syafii.
Tetapi menurut anggota Fraksi Gerindra DPR Muhammad Syafii pernyataan Prabowo merupakan pemaknaan pembukaan UUD 1945 yang berisi ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Kalau itu yang dilaksanakan, maka bentuk keterlibatan kita terhadap semua persoalan internasional yaitu memastikan tidak ada yang terjajah, terdzolimi dan kehilangan hak asasinya. Itulah makna dari keterlibatan kita terhadap persoalan internasional," kata Syafii di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Menurut Syafii keterlibatan pemerintah Indonesia dalam permasalahan yang dihadapi etnis Rohingya harus lebih terencana sehingga berdampak pada perubahan.
"Bukan hanya orang sudah macam mana, macam mana, kita ngasih beras. Orang sudah pada bermatian, genoside itu, kemudian yang kita kasih obat," ujar Syafii.
"Tanpa ada upaya yang terencana bagaimana orang ini mendapat haknya sebagai manusia, haknya sebagai warga negara, haknya sebagai komunitas masyarakat di dunia. Yang diamanatkan UU seperti itu. Harus ada gerakan yang lebih terencana," Syafii menambahkan.
Menurut Syafii jika bantuan pemerintah tidak menyentuh pada struktur yang memiliki kekuatan untuk menghentikan permasalahan di Myanmar, bantuan tidak berdampak apa-apa.
"Sama seperti orang kena banjir. Kan yang harus dicari kenapa ini bisa banjir? Macam mana supaya tidak banjir? Bagaimana mengatasi penderitaan masyarakat yang kena dampak banjir. Kalau kita cuma kasi selimut, kasi indomie, datang banjir lagi kita tidak peduli. Itu namanya apa? Saya kira kita menanggapinya lebih positif gitu lho," kata Syafii.
Komentar
Berita Terkait
-
Jawab Prabowo Soal Tidak Bisa Bikin Mobil Sendiri, UGM: Kuncinya di Keberpihakan Pemerintah
-
Prabowo: Belum Ada Profesor Ekonomi yang Bisa Bantah Saya, Matematik Adalah Matematik!
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi
-
Sentil Pihak yang Suka Gaduh Usai Pemilu, Prabowo: Saya Kalah 4 Kali Tak Pernah Ribut
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
-
Malam Minggu Spesial di Bundaran HI: Warga Rayakan HUT Jakarta ke-499 Sambil Nonton Konser
-
Soroti Ketimpangan Distribusi MBG, Garuda Institute Dorong BGN Perkuat Akurasi Sasaran
-
Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan
-
Resmi! Zulhas Lantik Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta Gantikan Eko Patrio
-
GMNI Desak Pemerintah Hentikan Total Program Kopdes Merah Putih: Jangan Boroskan APBN
-
Kemenhan Akui 32 Peserta Hamil Sempat Ikut Latsarmil SPPI, Akhirnya Dipulangkan