Prabowo Subianto. (Suara.com/Bagus Santosa)
Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut bantuan yang diberikan pemerintah kepada pengungsi Rohingya, Myanmar, hanya pencitraan, menuai polemik. Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi sampai menyebut ungkapan tersebut hanya memperkeruh suasana.
Tetapi menurut anggota Fraksi Gerindra DPR Muhammad Syafii pernyataan Prabowo merupakan pemaknaan pembukaan UUD 1945 yang berisi ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Kalau itu yang dilaksanakan, maka bentuk keterlibatan kita terhadap semua persoalan internasional yaitu memastikan tidak ada yang terjajah, terdzolimi dan kehilangan hak asasinya. Itulah makna dari keterlibatan kita terhadap persoalan internasional," kata Syafii di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Menurut Syafii keterlibatan pemerintah Indonesia dalam permasalahan yang dihadapi etnis Rohingya harus lebih terencana sehingga berdampak pada perubahan.
"Bukan hanya orang sudah macam mana, macam mana, kita ngasih beras. Orang sudah pada bermatian, genoside itu, kemudian yang kita kasih obat," ujar Syafii.
"Tanpa ada upaya yang terencana bagaimana orang ini mendapat haknya sebagai manusia, haknya sebagai warga negara, haknya sebagai komunitas masyarakat di dunia. Yang diamanatkan UU seperti itu. Harus ada gerakan yang lebih terencana," Syafii menambahkan.
Menurut Syafii jika bantuan pemerintah tidak menyentuh pada struktur yang memiliki kekuatan untuk menghentikan permasalahan di Myanmar, bantuan tidak berdampak apa-apa.
"Sama seperti orang kena banjir. Kan yang harus dicari kenapa ini bisa banjir? Macam mana supaya tidak banjir? Bagaimana mengatasi penderitaan masyarakat yang kena dampak banjir. Kalau kita cuma kasi selimut, kasi indomie, datang banjir lagi kita tidak peduli. Itu namanya apa? Saya kira kita menanggapinya lebih positif gitu lho," kata Syafii.
Tetapi menurut anggota Fraksi Gerindra DPR Muhammad Syafii pernyataan Prabowo merupakan pemaknaan pembukaan UUD 1945 yang berisi ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Kalau itu yang dilaksanakan, maka bentuk keterlibatan kita terhadap semua persoalan internasional yaitu memastikan tidak ada yang terjajah, terdzolimi dan kehilangan hak asasinya. Itulah makna dari keterlibatan kita terhadap persoalan internasional," kata Syafii di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Menurut Syafii keterlibatan pemerintah Indonesia dalam permasalahan yang dihadapi etnis Rohingya harus lebih terencana sehingga berdampak pada perubahan.
"Bukan hanya orang sudah macam mana, macam mana, kita ngasih beras. Orang sudah pada bermatian, genoside itu, kemudian yang kita kasih obat," ujar Syafii.
"Tanpa ada upaya yang terencana bagaimana orang ini mendapat haknya sebagai manusia, haknya sebagai warga negara, haknya sebagai komunitas masyarakat di dunia. Yang diamanatkan UU seperti itu. Harus ada gerakan yang lebih terencana," Syafii menambahkan.
Menurut Syafii jika bantuan pemerintah tidak menyentuh pada struktur yang memiliki kekuatan untuk menghentikan permasalahan di Myanmar, bantuan tidak berdampak apa-apa.
"Sama seperti orang kena banjir. Kan yang harus dicari kenapa ini bisa banjir? Macam mana supaya tidak banjir? Bagaimana mengatasi penderitaan masyarakat yang kena dampak banjir. Kalau kita cuma kasi selimut, kasi indomie, datang banjir lagi kita tidak peduli. Itu namanya apa? Saya kira kita menanggapinya lebih positif gitu lho," kata Syafii.
Komentar
Berita Terkait
-
Seskab Teddy Ungkap Posisi Indonesia di BoP: Dana USD 1 Miliar Tidak Wajib dan untuk Gaza
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Terungkap! Abraham Samad Akui Diajak Menhan Sjafrie Bertemu Prabowo di Kertanegara
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Bukan Sekadar Rusak! Misteri Galian Kabel Jadi Biang Kerok Jalan Margasatwa Raya Bolong Terus
-
Feri Amsari Curiga Banyak Kasus Korupsi Dimunculkan oleh Kekuasaan
-
Program Makan Bergizi Gratis Tuai Pujian UNICEF: Jangkau 60 Juta Orang, Sasar Masa Depan Papua
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Sepihak, Pasien Gagal Ginjal Terkendala Cuci Darah: Ini Alasannya
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
Alarm Nasional! Siswa SMP Bom Molotov Sekolah, Komisi X Panggil Mendikdasmen Bahas Radikalisme
-
Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?
-
Kuasa Hukum Bupati Jember Beberkan Hak Finansial Wabup Capai Hampir Setengah Miliar
-
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi, Para Pakar Ini Soroti Profesionalisme Penegakan Hukum
-
Prabowo Punya Rencana Mundur? Dino Patti Djalal Bocorkan Syarat Indonesia Gabung BoP