Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menerapkan sistem gotong-royong dalam mendanai calon kepala daerah di setiap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Cara ini dilakukan agar calon kepala daerah tidak mencari dana kepada para investor pemilu.
Menurutnya, investor pemilu ada di setiap daerah dan siap menggelontorkan dana mereka untuk membiayai kandidat kepala daerah agar memenangkan pemilu.
Setelah itu para kandidat yang memenangkan pemilu akan merasa berhutang budi kepada investor tersebut dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum.
"Hal ini yang sangat kita hindari sehingga sistem gotong royong menjadi pilihan kita," kata Hasto, dikutip dari Antara, Selasa (19/9/2017).
Ia mencontohkan dalam Pilkada Aceh, partainya meminta seluruh kepala daerah di Pulau Jawa dan Sumatera yang berasal dari PDI Perjuangan untuk gotong-royong membantu pendanaan pilkada.
"Meskipun nilainya tidak begitu besar, namun hal ini akan membuat para kandidat calon kepala daerah terhindar dari investor pemilu," ujar dia.
Hasto menambahkan para kandidat calon kepala daerah yang akan mereka dukung dalam pemilu akan mendapatkan bimbingan secara langsung.
Mereka akan mengikuti Sekolah Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan selama lima hari. Para calon akan diuji intelektualnya, integritasnya, kepemimpinannya dan manajerialnya.
"Mereka akan diajari oleh tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang telah berhasil seperti Wali Kota Surabaya Risma, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan lainnya," kata dia.
Baca Juga: Gregoria Tumbang, Indonesia Sisakan Fitriani di Jepang Open
Setelah itu para calon kandidat akan didampingi oleh tim yang dibentuk oleh partai selama pelaksanaan pemilu hingga usai.
"Tim ini bertugas untuk membawa calon itu turun kemasyarakatan dan memenangkan pemilu," kata dia.
Ia mengatakan pemilu ini merupakan alat untuk menentukan pemimpin. Strategi untuk memenangkan pemilu tentu sudah dimiliki oleh partai.
"Hukumnya jelas, siapa bergerak ke bawah untuk menyelesaikan permasalahan rakyat akan memenangkan hati masyarakat," katanya.
Berita Terkait
-
Lebaran di Markas PDIP: Megawati Jamu Dubes Palestina hingga Rusia, Ini yang Jadi Bahasan
-
Megawati Rayakan Lebaran Bersama Keluarga dan Sahabat, Beri Pesan soal Persaudaraan
-
Hasto Ungkap Isi Pertemuan 2 Jam Prabowo-Megawati di Istana
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
Megawati Gelar Open House Lebaran di Kantor PDIP, Beda dari Tahun Sebelumnya! Ada Apa?
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba