Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menginginkan pemusatan latihan nasional (pelatnas) terpusat di satu tempat dengan pilihannya di Cibubur di mana berdiri Rumah Sakit Olahraga Nasional.
"Saya ingin demikian karena seluruh rekam medik atlet itu dipusatkan di sana, pemanfaatan 'sport science' di sana, tes fisik dan psikologi di sana, kalau bisa Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) juga berkantor di sana agar selain ke depan kita punya 'database' yang konkret tentang 'record' mereka, peningkatan prestasi atlet juga lebih efektif dan efisien jika dengan Prima berkantor di sana juga," katanya, Selasa (19/9/2017).
Sementara untuk atlet pelapis, pihaknya akan memanfaatkan fasilitas di Jakabaring, Palembang dan Jawa Barat yang digunakan setelah PON.
"Sehingga pelatnas tidak tersebar lagi di banyak tempat, kecuali cabang olahraga yang sudah punya pelatnas sendiri, seperti voli dan bulu tangkis, tapi yang lain harus mengikuti apa yang diputuskan," ujarnya.
Apa yang disampaikan Imam itu walau tidak disampaikan secara gamblang, tersirat hal itu tak lepas dari evaluasi atas capaian SEA Games 2017 yang menjadi catatan terburuk Indonesia dalam mengarungi pesta olahraga multicabang negara-negara Asia Tenggara tersebut sejak keikutsertaan pertama pada 1977.
Dari target 55 medali emas, Indonesia hanya memperoleh 38 medali emas, ditambah 63 perak dan 90 perunggu yang didapatkan dengan mengirimkan 530 atlet resmi dalam 36 cabang olahraga sehingga menempatkan Indonesia di urutan lima klasemen perolehan medali.
Akan tetapi, beberapa orang menilai permasalahan utama yang terjadi sehingga prestasi Indonesia di SEA Games 2017 tidak sesuai ekspektasi adalah karena status Prima yang hanya menjadi pelaksana sehingga tidak memiliki kuasa pengaturan anggaran.
Hal itu, berakibat ada suara-suara yang menilai perlunya status Satlak Prima diubah menjadi Satuan Kerja (Satker). Imam menyambut positif usulan itu.
"Kita sudah membicarakan ini, saya kira itu akan lebih efisien sebetulnya, mereka mengetahui persis kebutuhan yang diinginkan masing-masing atlet dan cabang olahraga. Seperti INASGOC, dana yang ada kita gelontorkan ke mereka dan dikelola mereka. Tapi tentu dengan mekanisme tanggung jawab yang akuntabel dan harus ada pengontrolnya seperti inspektorat, kejaksaaan, dan kepolisian," ucap Imam.
Baca Juga: Gregoria Tumbang, Indonesia Sisakan Fitriani di Jepang Open
Namun, Imam juga mengusulkan Satlak Prima memangkas jumlah personelnya dari 90 orang menjadi maksimal 30 orang yang tidak lain alasannya adalah demi efisiensi dan efektifitas.
"Pertimbangannya jangan ada dobel anggaran dan dobel SDM. baik yang ada di PB maupun di Prima," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. [Antara]
Berita Terkait
-
Indonesia Masters 2026: Alwi Farhan Juara, Gestur Selebrasi Jadi Sorotan
-
KPK Cecar Eks Menpora Dito: Asal Usul Kuota Haji Tambahan Dipertanyakan
-
Eks Menpora Dito Akui Sempat Ditanya Penyidik KPK soal Mertua Sekaligus Bos Maktour
-
Resmi! PBSI Hapus Sistem Promosi-Degradasi Atlet Pelatnas
-
Erick Thohir Jelaskan Kapan Bonus Medali Emas SEA Games 2025 Cair
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
5 HP RAM 8 GB untuk Multitasking Lancar Harga Rp1 Jutaan Terbaik Februari 2026
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
Terkini
-
Pengamat: Dasco Temani Prabowo saat Umumkan Kabinet Jadi Simbol Partisipasi Rakyat
-
Skandal Narkoba Polres Bima: Kasatresnarkoba AKP Malaungi Diperiksa Terkait Jaringan Bripka Karol
-
Menteri PPPA Pastikan Tak Ada Kekerasan Fisik pada YBR di Ngada, Dugaan Kekerasan Psikis Didalami
-
Dikendalikan Napi Cipinang, Bareskrim Tangkap Aloy Terkait Peredaran Vape Etomidate
-
Menteri PPPA Akui Kelalaian Negara, Kasus Siswa SD NTT Bukti Perlindungan Anak Belum Sempurna!
-
FPIR Desak Menhan Fokus Pada Ancaman Nyata Kedaulatan Negara: Jangan Terseret Isu di Luar Tugas
-
Pemprov DKI Siapkan 20 Armada Transjabodetabek Blok M-Badara Soetta, Tarif Mulai dari Rp2.000
-
BMKG Rilis Peringatan Dini Hujan Lebat dan Angin Kencang Jabodetabek, Cek Rinciannya di Sini
-
Siswa SD yang Bunuh Diri di NTT Diduga Sempat Dimintai Uang Sekolah, Komisi X DPR: Pelanggaran Hukum
-
Warga Keluhkan TransJakarta Sering Telat, Pramono Anung Targetkan 10 Ribu Armada di 2029