Suara.com - Pengacara tersangka Setya Novanto, Agus Trianto, optimistis permohonan praperadilan Novanto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikabulkan. Agus menegaskan proses penetapan status tersangka kepada Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tidak sesuai ketentuan.
"Kami optimis karena penetapan pak Setya Novanto tidak sah. Ditetapkan sebelum dilakukan penyidikan atau pemeriksaan saksi-saksi. Itu nanti biar majelis hakim yang putuskan," kata Agus di PN Jakarta Selatan, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2017).
Dalam persidangan yang selanjutnya, pengacara Novanto akan mendatangkan tiga ahli hukum pidana untuk memberikan argumentasi bahwa proses penetapan tersangka kepada Novanto tidak memenuhi ketentuan hukum.
"Kita lihat saja besok. Ada tiga ahli pidana. Semuanya akademisi dari fakultas hukum universitas negeri di Indonesia," ujar Agus.
Ia juga menantang KPK datangkan saksi fakta terkait pertemuan Novanto dengan sejumlah pihak untuk membahas proyek.
"Itu kan yang harus membuktikan pihak KPK. Kalau memang ada saksi fakta silakan sampaikan. Karena dari klien kami memang tidak ada pertemuan-pertemuan," tutur Agus.
Novanto mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Senin (4/9/2017). Sidang perdana seharusnya dilangsungkan pada Selasa (12/9/2017), namun ditunda karena KPK belum siap.
Novanto disebut sebagai salah satu otak di balik proyek yang merugikan negara Rp2,3 triliun (total proyek senilai Rp5,9 triliun). Dia bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong diduga berperan dalam melobi para koleganya di DPR.
KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka pada 17 Juli 2017 dengan sangkaan Pasal 2 ayat 1 atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP karena diduga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp2,3 triliun dari total nilai proyek sebesar Rp5,9 triliun.
Tag
Berita Terkait
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina
-
Potensi Korupsi Program MBG Ramai Dilaporkan ke KPK, Ini Alasan Belum Ada Penindakan
-
13 Jukir Liar Blok M Terjaring Razia, Begini Nasibnya Kini
-
Seskab Teddy Borong 5 Sapi Kurban dari Irfan Hakim