Romo Antonius Benny Susetyo. [Suara.com/Dian Rosmala]
Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Antonius Benny Susetyo yakin isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia sengaja dihembuskan lagi untuk kepentingan mengikuti bursa pemilihan presiden tahun 2019.
"Itu, kan dipakai untuk kepentingan, untuk pemilihan presiden kedepan. Orang sudah tahu semua kok. Bisa dibaca," kata Benny kepada Suara. com, Kamis (21/9/2017).
Benny menekankan isu kebangkitan komunis dipakai untuk tujuan politik dan Benny yakin akan gagal.
"Tapi menggunakan isu PKI itu, itu kontraproduktif karena sudah publik paham. Jadi menurut saya ini tidak efektif lagi penggunaan isu ini," ujar Benny.
Benny mengatakan publik sudah pandai memilah dan memilih isu, terutama isu komunis. Benny yakin publik tidak akan merespon dengan cara yang berlebihan meskipun di tingkat elite begitu ramai membicarakan.
Menurut Benny isu PKI membesar karena peran media yang mengkapitalisasinya.
Daripada rakyat Indonesia disajikan isu yang tidak substantif seperti itu, kata Benny, lebih baik menyajikan isu yang lebih bermanfaat.
"Jadi menurut saya, pentingnya yang harus kita gagas adalah tatanan kita di tingkat global," tutur Benny.
Di zaman digital seperti sekarang ini, ketika komodifikasi tekhnologi telah berkembang di dunia ekonomi, maka yang seharusnya dilakukan adalah menangkap peluang daripada itu.
"Kalau kita hanya terus menerus memikirkan masa lalu, ya kita ketinggalan. Karena tantangan sekarang bagaimana kita lebih efisiensi, lebih produktif, lebih inovatif dan kreatif," kata Benny.
Ketika negara-negara lain sedang berkompetisi, masyarakat Indonesia masih berkutat pada sejarah masa lalunya. Hal ini yang tidak disadari oleh elit politik Indonesia yang hanya memikirkan kepentingan sendiri.
"Kamboja sudah selesai kok dengan program dirinya. Dia akan maju. Jadi jika elit politiknya tidak memberikan keteladanan dan elite politik tidak bisa membaca tanda-tanda zaman, ya sudah kita akan menjadi bangsa yang tinggal sejarah," kata Benny.
"Justru sekarang energi kita harus menjadi tantangan dunia global. Tantangan dunia global kita adalah, sekarang bisa nggak kita bisa lebih inovatif, kreatif, dan efisiensi. Itulah ciri dunia baru," Benny menambahkan.
"Itu, kan dipakai untuk kepentingan, untuk pemilihan presiden kedepan. Orang sudah tahu semua kok. Bisa dibaca," kata Benny kepada Suara. com, Kamis (21/9/2017).
Benny menekankan isu kebangkitan komunis dipakai untuk tujuan politik dan Benny yakin akan gagal.
"Tapi menggunakan isu PKI itu, itu kontraproduktif karena sudah publik paham. Jadi menurut saya ini tidak efektif lagi penggunaan isu ini," ujar Benny.
Benny mengatakan publik sudah pandai memilah dan memilih isu, terutama isu komunis. Benny yakin publik tidak akan merespon dengan cara yang berlebihan meskipun di tingkat elite begitu ramai membicarakan.
Menurut Benny isu PKI membesar karena peran media yang mengkapitalisasinya.
Daripada rakyat Indonesia disajikan isu yang tidak substantif seperti itu, kata Benny, lebih baik menyajikan isu yang lebih bermanfaat.
"Jadi menurut saya, pentingnya yang harus kita gagas adalah tatanan kita di tingkat global," tutur Benny.
Di zaman digital seperti sekarang ini, ketika komodifikasi tekhnologi telah berkembang di dunia ekonomi, maka yang seharusnya dilakukan adalah menangkap peluang daripada itu.
"Kalau kita hanya terus menerus memikirkan masa lalu, ya kita ketinggalan. Karena tantangan sekarang bagaimana kita lebih efisiensi, lebih produktif, lebih inovatif dan kreatif," kata Benny.
Ketika negara-negara lain sedang berkompetisi, masyarakat Indonesia masih berkutat pada sejarah masa lalunya. Hal ini yang tidak disadari oleh elit politik Indonesia yang hanya memikirkan kepentingan sendiri.
"Kamboja sudah selesai kok dengan program dirinya. Dia akan maju. Jadi jika elit politiknya tidak memberikan keteladanan dan elite politik tidak bisa membaca tanda-tanda zaman, ya sudah kita akan menjadi bangsa yang tinggal sejarah," kata Benny.
"Justru sekarang energi kita harus menjadi tantangan dunia global. Tantangan dunia global kita adalah, sekarang bisa nggak kita bisa lebih inovatif, kreatif, dan efisiensi. Itulah ciri dunia baru," Benny menambahkan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Arsitektur Sunyi 'Kremlin', Ruang Siksa Rahasia Orba yang Sengaja Dilupakan
-
Malam Ini 3 Stasiun TV Nasional Tayangkan Film Legendaris G30S PKI, Mana Saja?
-
Menyusuri Jejak Ingatan yang Memudar, Penjara Tapol PKI di Jakarta
-
Makna Pengibaran Bendera Setengah Tiang 30 September dan Satu Tiang Penuh 1 Oktober
-
Romo Magnis Ajak Berpikir Ulang: Jika Soekarno Turuti Soeharto, Apakah Tragedi '65 Bisa Dicegah?
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun