Polisi jaga kantor YLBHI [suara.com/M. Fauzi Daulay]
Sampai hari ini, Kamis (21/9/2017), polisi dan tentara masih menjaga kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang terletak di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Penjagaan dilakukan sejak YLBHI dikepung massa yang menuduh ada kegiatan komunis di sana.
"Sampai sekarang kita masih jaga-jaga saja," ucap Wakil Kepala Kepolisian Sektor Menteng Komisaris Ervin Isdrianto.
Penjagaan ketat gedung YLBHI atas instruksi Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis.
"Ya kita masih tetap masih nunggu arahan dari kapolda, ya kita tetap antisipasi," katanya.
"Sampai sekarang kita masih jaga-jaga saja," ucap Wakil Kepala Kepolisian Sektor Menteng Komisaris Ervin Isdrianto.
Penjagaan ketat gedung YLBHI atas instruksi Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis.
"Ya kita masih tetap masih nunggu arahan dari kapolda, ya kita tetap antisipasi," katanya.
Setelah peristiwa pengepungan pada Minggu (17/9/2017), malam, sampai Senin (18/9/2017), dini hari, keadaan sekitar gedung aman terkendali.
Ervin mengatakan jumlah petugas yang dikerahkan hari ini sebanyak 534 anggota Polri dan TNI.
Sejak peristiwa malam itu, aktivitas di YLBHI dihentikan untuk sementara.
Pedagang senang
Ada kalangan yang senang dengan adanya banyak anggota polisi di sekitar YLBHI. Mereka adalah penjual kopi.
"Ya lumayanlah yang beli, apalagi kalau lagi panas begini," kata pedagang.
"Biasanya sih lumayan, kalau ada pak polisi lagi jaga jadi alhamdulillah," katanya.
Tetapi, dia tetap berharap agar Jakarta aman.
"Ya sama sama satu bendera, dan satu negara masa harus saling serang," katanya. [M. Fauzi Daulay]
"Biasanya sih lumayan, kalau ada pak polisi lagi jaga jadi alhamdulillah," katanya.
Tetapi, dia tetap berharap agar Jakarta aman.
"Ya sama sama satu bendera, dan satu negara masa harus saling serang," katanya. [M. Fauzi Daulay]
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Dari Gerakan Non Blok ke Aliansi Amerika, Indonesia Tak Lagi Bebas Aktif Gegara ART dan BoP?
-
YLBHI Ingatkan TNI Soal Rencana Kirim 8.000 Pasukan ke Gaza: Tanpa Mandat PBB Bisa Ilegal
-
YLBHI Nilai RUU Penanggulangan Disinformasi Ancaman Serius Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi
-
RUU Disinformasi Masih Wacana, Mensesneg Sebut untuk Pertanggungjawaban Platform Digital
-
KUHP Baru Berlaku Besok, YLBHI Minta Perppu Diterbitkan Sampai Aturan Turunan Lengkap
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Kasus Suspek Campak Naik Tajam Awal 2026, Kemenkes Minta Warga Waspada dan Kenali Gejalanya
-
Demo di Mabes Polri! Polisi Minta Mahasiswa Waspada Penunggang Gelap dan Tak Mudah Terprovokasi
-
Vonis 10 Tahun Penjara: Agus Purwono 'Lolos' dari Tuntutan Maksimal Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak
-
Anggota DPR Desak Transparansi Penuh Kasus ABK Terancam Hukuman Mati: Jangan Ada Permainan Aparat!
-
Vonis 15 Tahun Anak Riza Chalid, Hakim Juga Bebankan Uang Pengganti Rp 2,9 Triliun
-
Ada Demo Mahasiswa di Mabes Polri Siang Ini, 3.093 Personel Kepolisian Disiagakan
-
NasDem Usul PT 7 Persen, Demokrat: 4 Persen Saja Sudah Terlalu Tinggi!
-
ShopeeFood Temani Momen Ramadan dengan Diskon Kuliner dan Promo Seru Setiap Hari
-
Dua Wajah THR: Berkah Bagi ASN, 'Penyakit Tahunan' Bagi Buruh Swasta?
-
Anggaran Kaltim Disunat 75 Persen, Gubernur Malah Beli Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar, DPR: Tidak Peka!