Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan 5000 pucuk senjata yang dipesan oleh institusi tertentu adalah pesanan Badan Intelijen Negara (BIN) yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen. Pengadaannya pun tidak perlu meminta izin dari Mabes TNI.
"Dari penjajakan dan penelitian yang saya lakukan, maka pembelian atau pengadaan senjata, apalagi dari Pindad yang bukan standart TNI itu memang perlu minta izin, tapi bukan dari Mabes TNI. Tetapi cukup dari Mabes Polri. dan sudah dilakukan," kata Wiranto di Kantor Kementerian Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017).
Selain itu, pembelian senjata yang ternyata hanya berjumlah 500 pucuk, juga tidak perlu izin khusus terlebih dahulu kepada Presiden dan tidak perlu melibatkan Presiden.
"Dengan demikian, maka isu ini saya kira kita tutup. Karena sudah tidak ada masalah sebenarnya," ujar Wiranto.
Ia berharap, masyarakat tidak perlu khawatir akan isu yang pertama kali dihembuskan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Isu tersebut hanyalah kesalahan komunikasi yang tidak utuh diterima publik Sehingga menimbulkan spekulasi seakan-akan ada suatu kelompok yang ingin menggangu keamanan nasional.
"Tidak perlu dikhawatirkan karena ada satu kekuatan lain yang akan membeli senjata sampai 5000 pucuk untuk ke hal-hal yang akan mengganggu kepentingan nasional atau keamanan nasional. Itu tidak benar sama sekali," kata Wiranto.
Sebelumnya, hari Jumat (22/9/2017) dalam forum silaturrahim bersama para Purnawirawan TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Gatot
mengatakan ada institusi yang telah memesan 5.000 pucuk senjata dan mencatut nama Presiden.
Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto dan Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno serta Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Bicara Isu Jadi Calon Presiden atau Wapres 2019
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Bukan Indonesia! Vietnam Disebut Negara ASEAN Paling Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia
-
Danantara Housing Expo 2026 Hadir untuk Wujudkan Rumah Idaman, Tawarkan DP Mulai 1%
-
5 Rekomendasi Drama China Tayang Agustus 2026: Dari Romansa Modern hingga Costume Drama
-
5 Serum Vitamin C dan Niacinamide untuk Cerahkan Kulit Kusam, Mulai Rp20 Ribuan
-
BRI Dorong Remitansi PMI Jadi Modal Usaha Produktif Melalui Pelatihan Kewirausahaan di Taiwan
-
Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Golkar Tegaskan Komitmen Sanksi Bagi Kader Bermasalah
-
Rp11,3 Triliun Digelontorkan, BNPP Fokus Benahi Empat Masalah Besar Kawasan Perbatasan RI
-
Lewat BRI Peduli, PMI di Taiwan Dibekali Literasi Keuangan dan Strategi Mengembangkan Usaha
-
Putusan MK soal Usia Wapres Langsung Berlaku 3 Hari, Kenapa Anggaran MBG Harus Tunggu 2 Tahun?
-
Presiden Argentina Ribut dengan Presiden Brasil: Dia Pencuri dan Korup