Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan 5000 pucuk senjata yang dipesan oleh institusi tertentu adalah pesanan Badan Intelijen Negara (BIN) yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen. Pengadaannya pun tidak perlu meminta izin dari Mabes TNI.
"Dari penjajakan dan penelitian yang saya lakukan, maka pembelian atau pengadaan senjata, apalagi dari Pindad yang bukan standart TNI itu memang perlu minta izin, tapi bukan dari Mabes TNI. Tetapi cukup dari Mabes Polri. dan sudah dilakukan," kata Wiranto di Kantor Kementerian Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017).
Selain itu, pembelian senjata yang ternyata hanya berjumlah 500 pucuk, juga tidak perlu izin khusus terlebih dahulu kepada Presiden dan tidak perlu melibatkan Presiden.
"Dengan demikian, maka isu ini saya kira kita tutup. Karena sudah tidak ada masalah sebenarnya," ujar Wiranto.
Ia berharap, masyarakat tidak perlu khawatir akan isu yang pertama kali dihembuskan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Isu tersebut hanyalah kesalahan komunikasi yang tidak utuh diterima publik Sehingga menimbulkan spekulasi seakan-akan ada suatu kelompok yang ingin menggangu keamanan nasional.
"Tidak perlu dikhawatirkan karena ada satu kekuatan lain yang akan membeli senjata sampai 5000 pucuk untuk ke hal-hal yang akan mengganggu kepentingan nasional atau keamanan nasional. Itu tidak benar sama sekali," kata Wiranto.
Sebelumnya, hari Jumat (22/9/2017) dalam forum silaturrahim bersama para Purnawirawan TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Gatot
mengatakan ada institusi yang telah memesan 5.000 pucuk senjata dan mencatut nama Presiden.
Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto dan Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno serta Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Bicara Isu Jadi Calon Presiden atau Wapres 2019
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?