Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan 5000 pucuk senjata yang dipesan oleh institusi tertentu adalah pesanan Badan Intelijen Negara (BIN) yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen. Pengadaannya pun tidak perlu meminta izin dari Mabes TNI.
"Dari penjajakan dan penelitian yang saya lakukan, maka pembelian atau pengadaan senjata, apalagi dari Pindad yang bukan standart TNI itu memang perlu minta izin, tapi bukan dari Mabes TNI. Tetapi cukup dari Mabes Polri. dan sudah dilakukan," kata Wiranto di Kantor Kementerian Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017).
Selain itu, pembelian senjata yang ternyata hanya berjumlah 500 pucuk, juga tidak perlu izin khusus terlebih dahulu kepada Presiden dan tidak perlu melibatkan Presiden.
"Dengan demikian, maka isu ini saya kira kita tutup. Karena sudah tidak ada masalah sebenarnya," ujar Wiranto.
Ia berharap, masyarakat tidak perlu khawatir akan isu yang pertama kali dihembuskan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Isu tersebut hanyalah kesalahan komunikasi yang tidak utuh diterima publik Sehingga menimbulkan spekulasi seakan-akan ada suatu kelompok yang ingin menggangu keamanan nasional.
"Tidak perlu dikhawatirkan karena ada satu kekuatan lain yang akan membeli senjata sampai 5000 pucuk untuk ke hal-hal yang akan mengganggu kepentingan nasional atau keamanan nasional. Itu tidak benar sama sekali," kata Wiranto.
Sebelumnya, hari Jumat (22/9/2017) dalam forum silaturrahim bersama para Purnawirawan TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Gatot
mengatakan ada institusi yang telah memesan 5.000 pucuk senjata dan mencatut nama Presiden.
Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto dan Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno serta Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Bicara Isu Jadi Calon Presiden atau Wapres 2019
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis