Soal 5 Ribu Senjata Ilegal, PDIP Minta Pemerintah Berdialog

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menolak memberi tanggapan detil soal pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai adanya institusi yang memesan 5000 pucuk senjata dengan cara mencatut nama Presiden Joko Widodo.

"Bapak Panglima kan langsung bisa komunikasi. Jadi yang bersangkutan karena infonya A1, ya biar langsung bapak panglima," kata Hasto di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017).

Mestinya, kata Hasto, pembicaraan tersebut dibicarakan oleh internal penyelenggara pemerintahan agar bisa saling mengklarifikasi satu sama lain.

"Seharusnya di antara jajaran pimpinan pemerintahan bisa saling berdialog dan mengklarifikasi secara langsung hal-hal yang sangat penting dan krusial tersebut," kata Hasto.

Sebelumnya, hari Jumat (22/9/2017) dalam forum silaturrahim bersama para Purnawirawan TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Gatot
mengatakan ada institusi yang telah memesan 5000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden.

Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno serta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.