Suara.com - Gerakan Pemuda Partai Golkar mendesak Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar segera memecat Setya Novanto dari kursi kepemimpinan Golkar. Novanto dinilai sudah tidak pantas lagi memimpin Partai berlambang Beringin tersebut.
"Kita tidak berpikir lagi mundur atau majunya Novanto, tetapi kami meminta kepada DPP Partai Golkar untuk menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa untuk melakukan proses penggantian Setya Novanto," kata Anggota GMPG Sirajuddin Abdul Wahab di D'Hotel, Menteng Atas, Jakarta Selatan, Sabtu (30/9/2017).
Menurut Sirajuddin, keberadaan Novanto di kursi kepemimpinan Partai Golkar tidak memberikan dampak positif. Itu terbukti dengan merosotnya elektabilitas Golkar berdasarkan hasil survei dari 3 lembaga survei.
"Untuk itu kami dari GMPG tetap menyampaikan kepada DPP Partai bahwa mengganti saudara Setya Novanto itu bukan lagi menjadi sebuah wacana, sebagaimana yang disampaikan ketua dewan pembina yang katanya pada hari ini akan mengantarkan surat, meminta kepada saudara Setya Novanto untuk mundur," katanya.
Faktor lain yang mendukung bahwa Setya Novanto tidak layak lagi memimpin Golkar dan menjadi Ketua DPR adalah sakit yang dideritanyasangat parah. Setidaknya ada delapan penyakit yang secara bersamaan menyerang Novanto saat ini.
"Saya dengar informasi dari teman Gerakan 98, penyakit Novanto itu ada delapan. Penyakit itu sangat parah, dan tidak mungkin lagi dia bisa bekerja dan memikirkan hal-hal lainnya. Ada dua saja yang bisa dilakukan oleh seperti itu saat ini adalah banyak-banyak minum obat dan banyak-banyak berdoa. Dia sudah termasuk dalam kategori berhalangan tetap," kata Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia.
Sementara itu rekan Doli, Mirwan Bz Vauly dan Alamanzo Bonara mengatakan kemenangan Novanto dalam gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memberikan dampak positif bagi Partai Golkar. Sebaliknya, partai Golkar malah dicap sebagai partai terkorup.
"Kemenangan di Praperadilan tidak ada pengaruh positifnya buat Partai Golkar. Masyarakat malah menilai Partai Golkar partai terkorup. Makanya kita minta DPP segera memecat Novanto," kata keduanya.
Sementara dalam rangka konsolidasi partai dalam menghadapi pilkada 2018, GMPG mendapatkan informasi bahwa ada permintaan uang dari partai.
Baca Juga: PDIP Hormati Putusan Hakim Menangkan Setya Novanto
"Itu mengindikasikan bobroknya kepemimpinan Novanto dalam mengelola partai. Untuk itu, langkah yang dilakukan oleh ketua dewan pembina maupun elit-elit partai adalah keberanian untuk memecat saudara Novanto dan segera tetapkan jadwal Munaslub sehingga proses pergantian itu berjalan dengan cepat, sehinga agenda-agenda verifikasi partai yang harus berjalan satu bulan ke depan, begitu pun dalam menghadapi Pilkada 2018, Partai Golkar sudah siap menghadapi agenda-agenda politik pilkada 2018, Pileg dan Pilpres yang bersamaan Tahun 2019," kata Mirwan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
-
BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
-
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid