Suara.com - Pengamat intelijen dan militer Connie Rahakundini Bakrie menegaskan, pengadaan senjata dan amunisi impor yang dipesan Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Polri resmi atau legal.
"Yang harus ditulis besar itu (senjata) legal," kata Connie di Jakarta, Minggu (1/10/2017).
Dia menuturkan, Polri telah mengantongi izin pengiriman senjata impor dari tiga lembaga, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan dan Mabes TNI.
Jika dilarang pengiriman senjata impor, menurut Connie, seharusnya pihak TNI sejak awal tidak mengizinkan masuk senjata itu. Dijelaskannya bahwa pemberian izin pesawat yang membawa barang berbahaya seperti senjata memasuki ke wilayah Indonesia, tidak bisa secara mendadak.
"Maka jelas masuk barang itu legal dan telah melalui proses 'air clearance' jadi sudah diketahui otoritas pemberi izin," ujar Connie.
Dia mencurigai adanya skenario impor senjata Brimob itu dianggap publik sebagai pengadaan barang tidak resmi atau ilegal. Connie khawatir persoalan pengadaan senjata dan amunisi itu berdampak terhadap hubungan antara TNI dan Polri dengan isu barang ilegal.
Connie menghimbau Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo agar tidak menyampaikan informasi intelijen seperti rencana pengiriman senjata karena menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. [Antara]
Berita Terkait
-
Manuver Gatot Dinilai Berpolemik Jika Maju dalam Pilpres 2019
-
Pengamat: Waspadai Operasi Asing Adu Domba TNI dan BIN
-
Lieus Menilai Pernyataan Gatot Soal 5000 Senjata Sangat Serius
-
Demokrat: Panglima TNI Langgar UU Saat Ancam Menyerbu Polisi
-
Fadli Zon Minta Panglima TNI Klarifikasi 5.000 Senjata Selundupan
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama