Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepada pimpinan kementerian dan lembaga negara tidak membuat kegaduhan. Dia meminta para menteri terlihat berbeda pendapat dalam rapat saja.
Hal ini dikatakan JK menanggapi polemik pembelian 5.000 senjata yang awalnya dilontarkan oleh Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
"Memang kita sudah peringatkan kepada menteri untuk jangan membikin gaduh atau berbeda pendapat di muka umum," kata JK di sela-sela kunjungan meninjau persiapan Asian Games, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Dia menambahkan ketika ada perbedaan antarpimpinan kementerian dan lembaga negara, maka hal itu lebih patut disampaikan dalam rapat kabinet.
"Berbeda pendapat di rapat. Jangan di muka umum. Apalagi antarpemerintah. Pemerintahan itu tidak ada demokrasi terbukanya artinya tertutup demokrasinya. Tidak boleh berbeda pendapat di luar, apalagi bergaduh," kata Politikus Senior Partai Golkar ini.
Pernyatan Wapres JK ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi meminta supaya anggota kabinetnya tidak membuat gaduh. Apalagi menjelang tahun politik di tahun depan.
"Perlu saya ingatkan, tahun 2018 sudah masuk tahun politik, ada Pilkada, ada tahapan Pileg, ada tahapan Pilpres sudah masuk. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi, kita bekerja saja sudah. Dan kalau ragu, agar diangkat ke rapat terbatas," kata Politikus PDI Perjuangan itu, Senin (2/10/2017).
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
Terkini
-
Geger SMA di Jaktim, Guru Diduga Lecehkan Banyak Siswi, Korban Lain Buka Suara
-
Bocah SD Tewas Tertabrak Kereta di Parung Panjang, Terlempar hingga 30 Meter Saat Pulang Sekolah
-
Diperikaa Kamis Lusa, Kubu Roy Suryo Cs Siapkan Mantan Wakapolri Oegroseno Jadi Ahli Meringankan
-
Diperiksa Polda Metro, Eks Ketua KIP DKI Jadi Saksi Meringankan Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi
-
Kemensos Beri Santunan untuk Keluarga Marinir Korban Longsor Cisarua
-
Indeks Keselamatan Jurnalis 2025: Swasensor dan Narasumber yang Diam Jadi Tantangan Baru
-
Tok! DPR Sahkan 8 Anggota Baznas RI Periode 2025-2030 dalam Rapat Paripurna, Ada Nama Eks Wamenag
-
DPR Gelar Rapat Paripurna ke-13 Hari Ini, Ada Tiga Surat Dari Presiden Dibacakan
-
Tanah Bergerak di Tegal Disebut Bakal Berulang, Pakar Geologi UGM: Tak Layak Huni, Cari Lokasi Baru!
-
3 Jam Bareng 22 Pengusaha APINDO di Hambalang, Prabowo Tekankan Penciptaan Lapangan Kerja