Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil menilai pengiriman senjata untuk Brimob Polri harus diusut. Salah satunya, perusahaan swasta sebagai pengimpor, PT Mustika Duta Mas harus muncul ke publik.
"Menurut saya memang harus ada kejelasan. PT Mustika Duta Mas itu siapa pemiliknya. Kenapa dia bisa melakukan pekerjaan itu. Kenapa dia bisa lelang dan sebagainya," kata Nasir di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Menurut Nasir, persoalan ini perlu dijelaskan kepada publik seterang-terangnya. Sebab jika tidak, maka akan menjadi polemik tersendiri di masyarakat dan akan mengurangi kepercayaan publik terhada Polri.
"Ini kan bagian dari transparansi dan akuntabilitas. Jadi menurut saya perlu untuk menyatakan kepada publik bahwa kami patut untuk dipercaya," kata Nasir.
"Tanpa ada transparansi dan akuntabiltas, publik sepertinya tidak bisa begitu mempercayai soal impor senjata yang akan dipergunakan oleh Kepolisian," Nasir menambahkan.
Nasir menyatakan akan menanyakan terkait status PT Mustika Duta Mas saat Komisi III rapat kerja bersama Kapolri.
"Kita konfirmasi soal perusahaan yang katanya alamatnya itu belum diketahui. Kemudian juga orang-orangnya. Saya pikir tidak ada jalan lain selain harus disampaikan secara transparan," tutur Nasir.
Masyarakat harus diyakinkan bahwa senjata yang diimpor dari Bulgaria itu benar-benar akan digunakan oleh Polri. Bukan untuk kelompok lain yang pertanggungjawabannya tidak diatur dalam perundang-undangan.
"Artinya bukan untuk orang lain. Karena kalau itu yang terjadi, artinya ini memang ada yang tidak beres dalam manajemen pembelian senjata di negeri ini," kata Nasir.
Baca Juga: Impor Senjata Jadi Polemik, Politikus PDIP Usul Perbaiki UU
Jumat (29/9/2017) pekan lalu, pesawat asal negara Ukraina tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat tersebut diketahui mengangkut senjata yang diimpor oleh PT Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob Polri.
Senjata yang diketahui berjenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) itu berjumlah 280 pucuk serta ribuan butir peluru. Saat ini senjata-senjata tersebut tertahan di gudang Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jawa Barat karena belum mendapat izin dari BAIS TNI.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April
-
Modus Gila Debt Collector Tipu Ambulans dan Damkar Demi Tagih Utang, DPR: Harus Dipidana!
-
Isu Kas Negara Menipis Dibantah, Menkeu: Uang Kita Masih Banyak!
-
J.J Rizal Soroti Warisan Soeharto, Sebut Aktor Lama Masih Dominan
-
Klarifikasi JK Soal Ceramah UGM Dianggap Tak Nyambung, GAMKI Tegaskan Laporan Polisi Tetap Lanjut