Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil menilai pengiriman senjata untuk Brimob Polri harus diusut. Salah satunya, perusahaan swasta sebagai pengimpor, PT Mustika Duta Mas harus muncul ke publik.
"Menurut saya memang harus ada kejelasan. PT Mustika Duta Mas itu siapa pemiliknya. Kenapa dia bisa melakukan pekerjaan itu. Kenapa dia bisa lelang dan sebagainya," kata Nasir di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Menurut Nasir, persoalan ini perlu dijelaskan kepada publik seterang-terangnya. Sebab jika tidak, maka akan menjadi polemik tersendiri di masyarakat dan akan mengurangi kepercayaan publik terhada Polri.
"Ini kan bagian dari transparansi dan akuntabilitas. Jadi menurut saya perlu untuk menyatakan kepada publik bahwa kami patut untuk dipercaya," kata Nasir.
"Tanpa ada transparansi dan akuntabiltas, publik sepertinya tidak bisa begitu mempercayai soal impor senjata yang akan dipergunakan oleh Kepolisian," Nasir menambahkan.
Nasir menyatakan akan menanyakan terkait status PT Mustika Duta Mas saat Komisi III rapat kerja bersama Kapolri.
"Kita konfirmasi soal perusahaan yang katanya alamatnya itu belum diketahui. Kemudian juga orang-orangnya. Saya pikir tidak ada jalan lain selain harus disampaikan secara transparan," tutur Nasir.
Masyarakat harus diyakinkan bahwa senjata yang diimpor dari Bulgaria itu benar-benar akan digunakan oleh Polri. Bukan untuk kelompok lain yang pertanggungjawabannya tidak diatur dalam perundang-undangan.
"Artinya bukan untuk orang lain. Karena kalau itu yang terjadi, artinya ini memang ada yang tidak beres dalam manajemen pembelian senjata di negeri ini," kata Nasir.
Baca Juga: Impor Senjata Jadi Polemik, Politikus PDIP Usul Perbaiki UU
Jumat (29/9/2017) pekan lalu, pesawat asal negara Ukraina tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat tersebut diketahui mengangkut senjata yang diimpor oleh PT Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob Polri.
Senjata yang diketahui berjenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) itu berjumlah 280 pucuk serta ribuan butir peluru. Saat ini senjata-senjata tersebut tertahan di gudang Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jawa Barat karena belum mendapat izin dari BAIS TNI.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
Terkini
-
BNI Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan Pemanfaatan AI
-
Revisi UU Pemilu: Momen Krusial Perkuat Demokrasi atau Justru Merusaknya? Ini Kata Pengamat!
-
Soal Dugaan Kebocoran Anggaran Haji Rp 5 Triliun, Gus Irfan: Itu Masih Potensi
-
BRUK! Lansia Jatuh dari Lantai 30 Apartemen di Pademangan Jakut, Tubuhnya Timpa Mobil
-
Tinjau Pesantren Al-Khoziny, Cak Imin Minta Pembangunan Gedung Tanpa Ahlinya Harus Dihentikan
-
Menteri Haji dan Umroh 'Setor' 200 Nama Calon Pejabat ke KPK Sebelum Dilantik: Untuk Ditracking
-
Hotman Paris Minta Nadiem Makarim Dibebaskan: Penetapan Tersangka Kasus Laptop Dinilai Cacat Hukum
-
Menteri Haji dan Umrah Serahkan 200 Nama Calon Pejabat ke KPK, Ada Apa?
-
Menkum Sahkan Kubu Mardiono Dinilai Redam Dualisme PPP: Ibarat Sepak Bola, 90 Menit Selesai!
-
Tragedi Maut Al Khoziny: Kemenag Janji Rombak Aturan, Standar Bangunan Pesantren Segera Ditetapkan