Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang berharap isu impor senjata oleh Brimob tidak menjadi momen bagi para pimpinan lembaga terkait untuk mencari perhatian pada publik dan Presiden Joko Widodo.
"Jadi tolonglah kepada pimpinan lembaga penegak hukum bersatulah. Jangan masing-masing mencari muka di depan pers. Mencari muka di depan Pak Jokowi," kata Junimart di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Menurut dia, Jokowi sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga isu tersebut mencuat ke publik. Jokowi pasti akan mengambil sikap akan hal ini.
Orang yang paling disoroti Junimart yaitu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai orang pertama yang menghembuskan isu tersebut ke media.
"Semua pimpinan lembaga yang terkait (harus selesaikan polemik) termasuk panglima TNI yang selama ini sudah menggulirkan informasi tersebut," ujar Junimart.
Dalam forum silaturrahim bersama para purnawirawan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur Jumat (22/9/2017), Gatot sempat menyampaikan informasi bahwa ada institusi yang memesan 5000 pucuk senjata dengan mencatutu nama Presiden.
Informasi itu pernah diklarifikasi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, bahwasanya informasi tersebut hanya kesalahan komunikasi. Senjata yang dimaksud adalah senjata yang dipesan Badan Intelinjen Negara untuk keperluan pendidikan intelijen.
Kata Wiranto, senjata tersebut bukan standart Militer karena dipesan dari PT Pindad. Pun pengadaannya resmi karena menggunakan dana APBN.
Akan tetapi, Jumat (29/9/2017) sebuah pesawat dari Ukraina tiba di Bandara Soekarno-Hatta membawa 280 pucuk senjata berjenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher serta ribuan butir peluru.
Baca Juga: Pengamat Sebut Ada Skenario yang Sebut Impor Senjata Brimob Ilega
Ratusan sejanta yang diimpor oleh PT Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob Polri itu, hingga kini masih tertahan di gudang Bandara Soekarno-Hatta karena tak mendapat izin dari BAIS TNI.
"Kan awalnya dari Panglima, clear kan dong masalahnya. Jangan dibuat mengambang begitu. Jangan dibiarkan jadi bola liar. Ini kan negara hukum, sampaikan lah segala seuatu secara konsisten dan konsekuen. Ini yang paling penting," kata Junimart.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal