Suara.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum Viryan Aziz mengatakan pengurus Partai Hanura kemungkinan mendaftar menjadi calon peserta pemilu tahun 2019 ke KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2017).
"Dari pengurus partai menginformasikan kepada kita besok (ada) Partai Hanura. Kami masih menunggu kabar, tapi kemarin kami diinformasikan Partai Hanura yang awalnya (berniat datang) hari pertama, kemungkinan besok," kata Viryan di Media Center KPU, Rabu (4/9/2017), sore.
Viryan berharap pengurus partai membawa dokumen selengkap-lengkapnya karena petugas tidak akan menerima berkas yang belum lengkap.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Syarifuddin Sudding belum bisa memastikan apakah besok akan mendaftar ke KPU atau belum.
"Sejauh ini masih kami upayakan untuk melakukan pendaftaran lebih awal. Tapi waktunya kan masih panjang sampai 16 Oktober," kata Sudding.
Hanura, kata Suding, sudah melengkapi berkas administrasi.
"Sudah-sudah lengkap, sekarang kami nunggu timing-nya. Waktu yang tepat, waktu pendaftaran masih panjang," tuturnya
Sesuai dengan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, 3-16 Oktober 2017 merupakan masa pendaftaran bagi partai calon peserta pemilu.
Pendaftaran dan verifikasi partai berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2019.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan hingga hari kedua pembukaan pendaftaran, KPU belum menerima satu pun partai yang mendaftar. Beberapa pengurus partai yang datang hanya untuk konsultasi.
"Sampai hari ini belum ada partai yang melakukan pendaftaran, tapi ada beberapa partai yang melakukan konsultasi. Misalnya kemarin ada partai Pemersatu bangsa, kemudian Partai Golkar kemudian satu lagi PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Mereka datang ke sini untuk melakukan konsultasi," ujar Arief di KPU.
Arief berharap partai yang mendaftar dapat memanfaatkan waktu pendaftaran yang diberikan KPU selama 14 hari. Ia meminta agar partai politik tidak mendaftar pada hari terakhir pendaftaran. (Handita Fajaresta)
Tag
Berita Terkait
-
Komisioner KPU Kena Sanksi Jet Pribadi: DPR Turun Tangan, Ini yang akan Dilakukan!
-
DPR Hormati Sanksi DKPP untuk KPU Soal Jet Pribadi: Harus Sensitif pada Publik!
-
DPR Ultimatum Pimpinan KPU usai Kena Sanksi DKPP: Kalau Ada Pesawat Biasa Kenapa Pakai Jet Pribadi?
-
Skandal Jet Pribadi Pimpinan KPU RI, KPK: Kami Siap Pelajari Putusan DKPP
-
Berapa Gaji dan Kekayaan Ketua KPU M Afifuddin? Kena Teguran Keras Sering Pakai Private Jet
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Anak Buah Bobby Terbakar, Begini Kata Polisi usai 2 Kali TKP
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD
-
Lagi Jadi Fokus Dirut Transjakarta, Kenapa Mode Share Transportasi Umum di Jakarta Baru 22 Persen?
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak